Warga Langko Minta Polresta Mataram Lakukan Mediasi Agar Dirut PDAM Dipecat

  • Whatsapp

Aksi Demo meminta Kapolres Kota Mataram untuk mencabut Surat Pemanggilan terhadap Warga Desa Langko dan memediasi agar Direktur PDAM Dipecat.Jumat, 6 Desember 2019 [Ahmad M. Huzaeri]
NTBPOS.CO.ID – Puluhan warga Desa Langko unjuk rasa di depan Kapolresta Kota Mataram, terkait dengan Surat panggilan kepolisian kepada Kepala Desa Langko dan warga masyarakat Desa Langko sebagai Saksi pasca aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langko di Reservoar Langko PDAM Giri Menang. Jumat, 6 Desember 2019.

Massa Aksi meminta kepada Kapolresta Mataram agar bisa memediasi warga Langko dan pihak PDAM, agar Direktur PDAM segara di pecat karena dinilai telah menyulitkan rakyat.

Selain itu, Masa meminta kepada Kapolres Mataram untuk mencabut surat panggilan terhadap Syahril Syair dan empat orang warga Desa Langko sebagai Saksi Pasca Aksi Unras di Resevoar PDAM Desa Langko yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Langko.

” PDAM banyak mencabut hak- hak kami sebagai konsumen seperti mencabut intalansi air kami, air yang tidak sesuai dengan standart kesehatan (air keruh) dan keluarnya tidak lancar dan sering mati,” teriak Ahmad Fauzi selaku Koordinator aksi.

Dalam orasinya, Fauzi juga menuntut, sebagai warga langko dimana PDAM membangun Reseovoal tidak ada kompensasi yang kami terima selama ini bahkan pdam memberikan tarif yang terlalu tinggi sehingga banyak warga yang tidak mampu untuk membayar.

Baca Juga

” Saat terjadinya gempa yang menimpa kami dan sebagian masyarakat lombok barat dalam keadaan kesulitan PDAM tetap memberikan tarif berbayar kepada masyarkat kami dan kami menggangap tarif itu memberatkan kami karena kami dalam keadaam kesulitan.” geramnya.

Menurutnya, dalam memperjuangkan asprirasi dan nasib warga langko pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya, tentu Sebagai konsumen, tetapi apa yang kami terima sebagian masyarakat desa kami dipanggil sebagai saksi padahal masyarakat desa langko hanya menuntut hak hak sebagai konsumen.

” PDAM sudah bertahun tahun ada di desa langko, mereka membangun resevoal, tetapi tidak ada konpensasi terhadap masyarakat desa langko, banyak fasilitas umum seperti Sekolah Dasar, mushola di Ds. Langko yang tidak mampu membayar malah diputus intalansi airnya.” Lantang dia.

Sementara itu Kapolresta Kota Mataram melalui Kasubag Humas Sumda M. Yanis. Siap menjadi mediasi agar masyarakat tidak ada yang dikriminalisasi, dan Polres Mataram siap memfasilitasi pertemuan mediasi antara masa aksi dengan PDAM Giri Menang. [] NP-Amh

Berita Terkait

Leave a Reply