Tuntut Kawil Definitif, Puluhan Warga Pemekaran Datangi Kantor Desa Rumbuk

  • Whatsapp
Puluhan Warga Desa Rumbuk Dari Dusun Pemekaran Mendatangi Kantor Desa Setempat. / Foto : M. Ragil Sopiyan Sauri/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Puluhan masyarakat Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, mendatangi kantor Desa setempat untuk hearing terkait pemekaran 5 Dusun, Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan warga menuntut kepastian dari Pemerintah Desa tentang pemekaran Dusun yang sudah ada SK difinitif dari Bupati, namun 5 kawil merasa diabaikan karena alasan anggaran sehingga selama ini belum menerima gaji.

Ketua koordinator Pemekaran Dusun, Safi’i Ahmad mengatakan, Pemerintah Desa selalu mengatakan keterbatasan anggaran terkait pemekaran tersebut, akan tetapi SK definitif sudah dikeluarkan Bupati, dengan demikian konsekuensi SK sejatinya adalah penggajian.

Tidak hanya itu, kawil 5 Dusun yang di setujui pemekarannya tersebut juga merasa koordinasinya dengan Pemdes terbatas, serta masyarakat bingung untuk menyampaikan keluhannya, karena eksistensi mereka diabaikan sejauh ini.

“Masyarakat juga bingung mau mengeluh kemana, sehingga kami minta kejelasan permasalahan ini,“ tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, M. Hairi usai menghadiri hearing tersebut mengatakan, tidak ada istilah mengabaikan akan tetapi kembali kepada kemampuan, pasalnya mekar adalah hak masyarakat dan tidak boleh di kebiri apabila sudah melalui proses.

“Mereka tidak diabaikan, akan tetapi semuanya kembali kepada kemampuan keuangan desa,“ jelasnya.

Hairi menambahkan, item untuk pemekaran Dusun semuanya sudah lengkap, sehingga terbentuklah 12 Dusun di Desa Rumbuk yang semula berjumlah 7. Akan tetapi karena alasan refocusing sehingga sampai saat ini belum direalisasikan pejabat definitif meskipun sudah keluar SK persetujuan Bupati.

“Kami mengartikan wadahnya sudah ada, tetapi ketika kemarin dikeluarkan Perdes karena Covid-19, otomatis belum terealisasi Kawil definitif tersebut,“ jelasnya.

Masih kata Hairi, guna menghindari konflik pihaknya langsung melakukan pendekatan secara persuasif karena pada dasarnya mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Sehingga, lanjut Hairi, tahun 2022 nanti dirinya bersama semua pihak akan mengupayakan pemekaran wilayah tersebut sehingga roda pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. np

Berita Terkait

Leave a Reply