Tambang Pasir di Korleko Diduga Merusak Lingkungan

  • Whatsapp
Sejumlah Pejabat, Saat Meninjau Tambang Pasir di Korleko. / Foto : Unrara Angan

LOMBOK TIMUR – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) didampingi Camat Labuhan Haji dan Kepala Desa (Kades) Korleko beserta jajarannya, atas perintah Bupati Lombok Timur, meninjau lokasi penambangan pasir yang menjadi polemik rusaknya lingkungan di Desa Korleko.

Kepala Desa Korleko, Wildan, mengatakan, Penambangan pasir di sungai Rumpang tersebut, dampaknya sangat besar bagi lingkungan, khususnya bagi petani. Tidak hanya di Desa Korleko, namun desa sebelah juga ikut terkena dampaknya.

“Kalau kita yang menginginkan tambang pasir ini sesuai SOP, jangan di periksa satu lokasi saja. Lokasi yang lain juga di periksa,  karena tambang pasir, tidak hanya disini saja, takutnya ada kecemburuan antar mereka,“ ucapnya.

Lanjutnya, luas tanah tambang tersebut sekitar 91 are, tapi kenyataan dilapangan lebih luas dan dikelola satu orang. Mengenai ijin dari tambang pasir ini infonya sudah ada, namun yang lebih tahu pemerintah pusat.

“Intinya, pemerintah Desa, tetap akan mengkondisikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya para petani, biar mereka tidak kecewa, sehingga tidak melakukan tindakan anarkis itu lagi,“ katanya.

Baca Juga

Sementara itu, Camat Labuhan Haji, Muhir, mengatakan, dirinya menafsirkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga pihaknya turun meninjau lokasi tambang sesuai instruksi Bupati.

“Baru saja kita koordinasi dengan OPD terkait, untuk diadakan pertemuan dengan pemilik tambang, sebab semua masyarakat harus tunduk dengan peraturan undang-undang yang berlaku,“ ucapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas LHK, M. Zaidar Rahman, mengatakan, adanya laporan dari masyarakat dan petani merupakan dasar untuk melakukan survei lapangan dan memastikan kebenaran laporan tersebut.

“Setelah kita cek, tidak semuanya seperti itu. Dari sekian banyak laporan, kita cari titik tengahnya sehingga semua bisa berjalan. Mungkin metode penambangan yang harus dibenarkan sedikit,  sehingga lebih ramah lingkungan,“ jelasnya.

Pihaknya akan lebih meningkatkan monitoring, evaluasi pengawasan dilapangan, serta bekerja sama dengan aosiasi penambang dan pihak desa agar permasalahan seperti ini tidak menghangat. np

Berita Terkait

Leave a Reply