SPS Menuntut Pemda Lotim Segera Redistribusikan Eks Lahan PT SKE

  • Whatsapp
Acara Deklarasi SPS di Rest Area Sembalun./ Foto : Unra / www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR,NTBPOS.com – Sekitar 250 orang massa mendeklarasikan lembaga Serikat Petani Sembalun (SPS) dan menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) serta ART/BPN Lombok Timur (Lotim) segera melakukan redistribusi tanah bekas PT SKE sebanyak 150 hektar tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Rest Area Sembalun tersebut, mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri dan Satpol PP Lombok Timur.

Ketua Serikat Petani Sembalun, Rusman menyampaikan, melalui lembaga SPS sebagai wadah komunikasi petani Sembalun  untuk mendukung program Pemda.

“Apapun program pemerintah, selama untuk kebaikan, melalui SPS ini kami akan mendukung,“ ucapnya, Sabtu, 22 Januari 2022.

Harapan petani saat ini, lanjut Rusman, lahan 150 hektar bekas tanah PT SKE merupakan janji Pemda Lotim, untuk itu diminta agar segera dilakukan redistribusi kepada sejumlah petani sembalun.

Selain itu, legalitas kepemilikan lahan tersebut berupa sertifikat agar sah petani memiliki walaupun sama-sama sedikit.

“Itu janji Pemda Lotim dalam hal ini Bupati Lotim, kepada kami yang pernah menggarap lahan itu,“ tuturnya.

Dijelaskannya bahwa Pemda Lotim sudah memegang data petani penggarap lahan tersebut. Petani yang di data tersebut merupakan orang yang setuju program reforma agraria ART/BPN Lotim.

Adapun rencana Pemda Lotim akan mempublikasikan nama-nama penerima di Kantor camat, dirinya setuju selama itu baik tujuannya.

“Kami dari SPS menyerahkan kepada Pemda Lotim untuk bagaimana sistem pembagiannya, kami siap menerima,“ tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya meminta kepada sejumlah masyarakat hadir dalam acara deklarasi tersebut agar bergandeng tangan untuk mengawal janji Pemda Lotim yang merupakan hak masyarakat.

Janji Bupati Lombok Timur, akan mengembalikan lahan bekas PT SKE seluas 150 hektar kepada petani yang menggarap lahan tersebut beserta sertifikatnya.

“Janji tersebut yang kita tagih agar secepatnya diredistribusikan,“ tegasnya.

Sedangkan ketua SPS Nusa Tenggara Barat, Siska, memperjelas bahwa pembagian tanah 150 hektar tidak ada yg bisa menghalangi karena merupakan program Pemerintah pusat.

“Saat ini tanah 150 hektar itu sudah kembali dan di pegang Pemda Lotim untuk dibagikan ke kita,“ ucapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa, banyak cara digunakan untuk menolak kebijakan Pemda Lotim terhadap program reforma agraria dari ART/BPN seperti kelompok yang kontra.

Menurutnya, kelompok yang kontra memiliki lahan di atas 50 are bahkan ada yang jumlahnya hektaran. Itu yang membuat mereka tidak bisa menerima kebijakan Pemda Lotim.

“Bukan masalah sedikit banyak yang setuju, tetapi ini wajib akan dibagikan,“ jelasnya.

Dirinya menambahkan, masyarakat petani Sembalun baik yang pro dan kontra agar dapat membedakan antara PT SKE dan program Pemda Lotim yang akan mensejahterakan masyarakat. np

Berita Terkait

Leave a Reply