Simpan Ratusan Ton Pupuk Subsidi, Status KUD Sri Daya di Sambelia Belum Jelas

  • Whatsapp
Sejumlah Warga Desa Sambelia Saat Melakukan Hearing di Kantor Desa Setempat./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Puluhan warga Desa Sambelia menggeruduk gudang KUD Sri Daya yang diduga sebagai tempat menimbun pupuk subsidi beberapa waktu lalu. Warga mulai mencurigai gudang tersebut karena warga sering dilihat aktivitas bongkar muat pupuk ditempat itu.

Kaitan dengan hal tersebut, warga mengadukan temuannya kepada Kepala Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, sehingga Kades memfasilitasi puluhan warga untuk melakukan hearing bersama Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pertanian dan Bakesbangpoldagri, bertempat di aula kantor Desa setempat, Kamis, 2 Desember 2021

Hearing yang mendapat mengawalan ketat dari TNI/Polri dan Satpol PP tersebut, juga menghadirkan perwakilan Pusat Koprasi Unit Desa (Puskud) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada hearing tersebut, warga meminta klarifikasi terkait status pupuk yang berada di KUD Sri Daya, karena sejauh ini warga menyebut KUD tersebut belum jelas kepengurusannya, sehingga warga mempertanyakan soal 100 ton lebih pupuk yang ada di dalamnya.

Kepala Desa Sambelia, Subandi dalam pidatonya menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan warga minggu lalu, untuk memastikan keberadaan pupuk tersebut, karena di pengecer pupuk yang ada mengatakan bahwa pupuk sedang langka.

Baca Juga

“Selama ini saya di tanya oleh masyarakat mengenai kejelasan KUD dan pupuk di dalamnya, saya tidak bisa jawab,“ katanya.

Ia berharap, dalam pertemuan itu, semua pertanyaan masyarakat bisa terjawab dan tidak menimbulkan konflik. Hal senada juga disampaikan Pekasih Sambelia, Amaq Pandi. Ia menyampaikan bahwa hanya di Sambelia ada KUD masih berdiri akan tetapi tidak berfungsi.

Sementara, kepengurusan KUD dan fungsinya saat ini tidak ada yang tahu, baik Pemerintah Desa maupun di masyarakat / petani. “Kok tiba tiba di jadikan tempat menimbun pupuk, pupuknya juga katanya milik Puskud,“ ucapnya penuh tanya.

Dirinya juga mempertanyakan kapan pupuk tersebut akan disalurkan jika memang Puskud menjadi pemilik pupuk tersebut. “Selama ini pengecer di Kecamatan Sambelia mengaku pupuk itu kosong bahkan langka, sementara di KUD banyak yang numpuk,“ ujarnya.

Selain itu, Ia mengungkapkan harga pupuk subsidi di pengecer. Pengecer menjual dengan harga Rp 300.000 per kuintal. Sedangkan harga diterima pengecer dari Puskud Rp 218.000.

“Mengapa di jual dengan harga Rp 270.000 hingga Rp 300.000. Tolong ini di perjelas pak, karena harga itu tidak hanya di satu pengecer saja. Selain itu, ketika membeli pupuk non subsidi, petani tidak diberikan pupuk urea subsidi,“ ungkapnya.

Tidak hanya Amak Pandi, Ketua Gabungan Petani Pengguna Air Irigasi Desa Sambelia, L. Wira Darma menyampaikan, jumlah kebutuhan pupuk di Kecamatan Sambelia sesuai di SK sebanyak 3300 ton, dengan luas pertanian 1660 hektare. Tentu dengan jumlah pupuk sesuai SK tidak akan kekurangan.

“Tetapi kenyataan di lapangan beda. Laporan kami terima dari petani dan pekasih, bahwa tidak tau aturan pupuk subsidi, tempat membeli bahkan kelompoknya,”ungkapnya.

Menurut Wira, PPL Kecamatan Sambelia tidak bekerja secara efektip. E-RDKK yang di gunakan selama ini merupakan data tidak real di lapangan.

Dirinya menduga, ada oknum memanfaatkan data E-RDKK yang tidak real untuk menyelewengkan pupuk subsidi yang notabennya jatah petani Desa Sambelia.

Apakah Status KUD Sri Daya Sudah Jelas ?

Selama ini, masyarakat dan pemerintah daerah tidak mengetahui kalau KUD Sri Daya disewakan untuk dijadikan gudang penyangga Puskud sebagai tempat menyimpan pupuk sebelum disalurkan ke pengecer.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Lotim, M. Irwan Khair di depan puluhan masyarakat menuturkan bahwa KUD Sri Daya sudah terdaftar di sistem kementrian koperasi dan terbentuk pada tahun 2018.

“Berdasarkan data yang saya pegang, nama-nama kepengurusannya jelas, namun sampai saat ini belum ada laporan KUD Sri Daya melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT),“ katanya.

Dirinya menekankan untuk segera melaksanakan RAT untuk pertanggung jawaban laporan tahun 2020 di akhir tahun 2021 ini. Ia juga menjelaskan bahwa di dalam koperasi itu, yang berhak menjadi pengurus dan pengawas adalah anggota.

Siapapun dia, tambah Irwan, anggota berhak menjadi pengurus dan pengawas untuk di calonkan dan mencalonkan. Selain itu, koperasi/KUD harus memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib.

“Itu semua nanti kita bisa cek dengan kepengurusan yang di pimpin oleh pak hardi,“ ucapnya.

Pupuk Milik Puskud Jadi Sorotan, Kenapa ?

Sudah empat tahun berjalan, Puskud menggunakan KUD Sri Daya sebagai gudang penyangga di Kecamatan Sambelia, namun belum ada ditemukan identitas berupa sepanduk dan sejenisnya.

Setelah adanya aksi dari warga, pihak Puskud memasang baner sebagai identitas Puskud. Tidak hanya itu, bahkan pupuk yang tersimpan di dalam akan dipindahkan dengan dalih di distribusikan ke pengecer.

Masyarakat yang melihat aktivitas itu, sebelumnya mencegat agar pupuk tersebut tidak dipindahkan sebelum status KUD dan keberadaan Puskud, sehingga warga mendesak Pemdes untuk memfasilitasinya menggelar acara hearing untuk mendengar klarifikasi dari pihak Puskud.

Sementara Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, L. Fathul Kasturi menjelaskan, pupuk di KUD merupakan milik Puskud NTB. KUD dijadikan gudang penyangga di Kecamatan Sambelia untuk mempermudah pendistribusian di setiap pengecer.

“Pupuk Puskud perolehannya jelas untuk masyarakat Kecamatan Sambelia, pupuk ini bukan pupuk Ilegal. Pupuk subsidi ini merupakan barang di awasi, tidak asal di salurkan,“ tegasnya.

Sesuai aturan yang ada, lanjut Fathul, distributor harus menyiapkan stok dua minggu sebelum pupuk itu didistribusikan ke pengecer. Sementara pengecer harus mempersiapkan pupuk seminggu sebelum dibutuhkan.

Dijelaskannya juga, dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 29 tahun 2020 mengatur tentang pendistribusian tahun 2021. Dalam aturan tersebut di bahas mengenai hak petani penerima pupuk subsidi.

“Yang berhak menerima pupuk subsidi yaitu petani pemilik dan petani penggarap,“ terang Fathul.

Petani pemilik dan penggarap bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, tentunya sudah masuk menjadi anggota kelompok tani. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka harus dengan sukarela membeli pupuk non subsidi.

Selain itu, ketua kelompok tani memiliki kewajiban membuat data E-ERDKK kemudian menanyakan ke Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian (UPT-PP) kecamatan, kemana pengecer mana tempat menebus pupuk subsidi.

“Sering saya sampaikan ke PPL agar mensosialisasikan, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Tolong sampaikan dengan jelas, agar ketua kelompoknya tidak bingung,“ terangnya

Ia berharap, kondisi pupuk yang ada di gudang KUD milik Puskud harus segera di distribusikan. Pengecrpun segera menebus sesuai sisa alokasi di E-RDKK masing-masing.

Sementara, Perwakilan Puskud NTB, Ismail, mengklarifikasi penumpukan pupuk bersubsidi di KUD tersebut. Ia mengatakan, sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2013 bahwa distributor wajib memiliki stok untuk dua minggu ke depan.

“Pupuk di KUD itu keluar masuk, ketika ada permintaan baru di keluarkan,“ katanya.

Sisa stok saat ini, lanjutnya, memang merupakan jatah Kecamatan Sambelia untuk tahun 2021. Sisa ini akan dihabiskan akhir tahun 2021 untuk disalurkan ke pengecer.

Sementara KUD, menurutnya strategis sebagai gudang penyangga, karena di tengah-tengah Kecamatan, meskipun di tempat lain juga bisa, namun lokasi KUD ini dianggap strategis.

Lebih lanjut, mengenai pelang identitas Puskud, terkendala karena perpindahan produsen. Dulunya menggunakan pupuk kaltim dan saat ini beralih ke pupuk Sriwijaya.

“Nah dilema kita sebagai distributor, kalau kita tidak pasang plang kena tegur oleh produsen. Namun sudah kita foto dengan titik kordinat, karena suatu saat di monitor,“ tuturnya.

Yang jelas, menurutnya sudah di taruhkan plang namun karen menggunakan plastik plastik sehingga cepat rusak. Plang yang di taruh kemarin merupakan permintaan produsen yang baru berlogokan Pusri. np

Berita Terkait

Leave a Reply