Sejumlah Wali Murid Menolak, Target Vaksinasi Anak Menjadi Terkendala

  • Whatsapp
Pathurrahman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Unra / www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Selain kurangnya stok vaksin anak usia 6-11 tahun, penolakan vaksinasi oleh sehumlah orang tua murid di beberapa Sekolah Dasar (SD), juga merupakan kendala Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk mencapai target.

Pencapaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun sampai saat ini masih diangka 73.204 anak atau 48,27% yang sudah menerima vaksin.

“Dapat dilihat dari pencapaian vaksinasi selama lima hari ini cukup memuaskan. Artinya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya vaksin ini untuk kekebalan tubuh,“ ucap Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Dr H. Pathurrahman, Jumat, 21 Januari 2022.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa target vaksinasi anak di Lombok Timur sebanyak 150. 250 dosis. Namun vaksin yang tersedia sebanyak 100 ribu dosis dan tidak lama ini ada tambahan 35 ribu dosis.

“Tetap kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk tambahan vaksin agar tetap berjalan proses vaksinasi ini,“ ucapnya.

Baca Juga

Selanjutnya ada beberapa orang tua murid tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin. Disinilah peran semua stackholder, supaya bersama-sama untuk mengedukasi orang tua murid agar anaknya berkenan untuk di vaksin.

Dijelaskannya, bahwa vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan imunitas anak, sehingga dalam belajarnya itu sehat, kuat dalam menghadapi penyakit, salah satunya virus covid-19.

“Kalau kondisi sudah sehat, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan,“ ujarnya.

Lebih lanjut, untuk anak yang tidak mau di vaksin, tidak di paksa. namun demikian, tim vaksinator mengambil sikap untuk mengedukasi bersama-sama, baik itu tenaga kesehatan maupun non kesehatan, termasuk juga media untuk membantu mengedukasi agar masyarakat mau di vaksin.

Terkait dengan adanya isu pemberian surat persetujuan vaksin dari Dikes untuk orang tua murid, Pathurrahman membantahnya, karena berdasarkan petunjuk dari pusat bahwa vaksinasi merupakan program nasional, kebutuhan bersama dan tetap dilakukan.

“Sebenarnya tidak ada surat persetujuan seperti yang diisukan itu,“ ujarnya.

Ia menambahkan, jika ada kejadian paska imunisasi/vaksinasi, katakanlah demam bahwa itu adalah reaksi, sebaiknya tidak di sikapi secara berlebihan. np

Berita Terkait

Leave a Reply