SBMI Kecewa, Rencana Laporkan LPK TLK ke APH

  • Whatsapp
Mediasi pertama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di DISNAKERTRANS LOTIM. / Poto : Dzul Fikri/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Mediasi dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Thosa Lombok Khoci (TLK) dengan Calon Pekerja Migran (CPMI), tidak sempurna.

Pasalnya, kata dia, LPK TLK ini tidak hadir, sehingga patut diduga tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan persoalan, yang menyebabkan kerugian moril maupun materil bagi CPMI. Demikian diungkapkan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, Lombok Timur, Usman, kepada NTBPOS, ketika dihubungi via ponselnya, Senin, 22/3/2021.

Ketidakhadiran pihak LPK TLK ini, menurutnya, kalau alasannya tidak menerima undangan dari staf yang telah dititipi, adalah hal yang di luar logika. Ini menunjukkan, bahwa dalam menyelesaikan persoalan, LPK TLK yang berkedudukan di Provinsi Bali, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.

“Kalau sekali lagi tidak menghadiri undangan, maka dengan sangat terpaksa kami bersama korban, akan melaporkan ke pihak Aparat Hukum,” tegasnya.

Dengan tertundanya, lanjut Usman, atau bahkan batal para Calon Pekerja Migran ( CPMI ) yang rencana ke Jepang ini, sudah memunculkan banyak kerugian, baik moril maupun secara materil, belum lagi dampak sosial ke masyarakat, karena pembatalan pemberangkatan ini.

Baca Juga

“Semakin lama persoalan ini diendapkan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap CPMI ini, itu yang seharusnya dirasakan oleh LPK TLK ini,” tegasnya.

Sesuai kesepakatan dengan Dinas tadi, ungkapnya, bahwa akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 Maret mendatang.

” lKarena prioritas kita untuk menyelesaikan masalah, akhirnya kita sepakat untuk mengundang kembali, barangkali ada hikmahnya,” tutur Usman.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK), Disnakertrans Lotim, M. Hirsan, mengatakan sampai hari ini, sudah 5 orang CPMI yang melakukan pelaporan atas dugaan penipuan dari LPKS tersebut, padahal setiap CPMI sudah membayar uang administrasi sebesar Rp. 10. 500.000

“Ada 5 CPMI yang melapor ke kami, untuk di bantu mengembalikan hak-hak nya, setiap orang orang sudah mengeluarkan uang sejumlah 10.500.000 untuk kepergian mereka, tapi sampai saat ini mereka belum diberangkatkan, 3 dari Lotim dan 2 dari Loteng” Kata Hirsan

“Kami sudah membuat surat untuk mereka hadir pada hari Kamis, 25 Maret besok untuk meminta pihak LPKS itu untuk hadir di mediasi ke dua itu” tambah Hirsan, seraya mengharapkan, gugus tugas perlindungan CPMI untuk bisa hadir dalam mediasi tersebut. np

Berita Terkait

Leave a Reply