Reses Ketua Komisi I DPRD Lotim Temukan Banyak Persoalan BPNT

  • Whatsapp

” Sembako BPNT Tak Sesuai Kebutuhan, KPM Terkesan Dipaksakan Menerima “

Suasana reses anggota DPRD yang juga ketua komisi I DPRD Lombok Timur dari partai Gerindra, Mualani, SE di Aula Kantor Desa Bagik Payung, Jum’at, 16 Oktober 2020. [] Dok/www.ntbpos.com
LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Reses merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Melalui kegiatan reses para anggota DPRD menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Timur, Mu’allani, SE saat melakukan reses, Jumat, 16 Oktober 2020 di Desa Bagik Payung menjelaskan selama tiga hari melakukan reses. Setidaknya setiap kali bertemu dengan konstituen yang hadir pada acara tersebut hingga ratusan orang jumlahnya.

“Kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya usulan yang disampaikan dari warga. Sehingga kita bisa memilah, mana yang memang menjadi prioritas untuk segera direalisasikan,” ujarnya.

Baca Juga

Mu’allani mengatakan kegiatan reses telah dilakukan di tiga titik, yakni Kecamatan Sukamulia, Suralaga dan kecamatan Labuhan Haji. Dalam resesnya dilakukan tanya jawab dengan warga.  Banyak keluhan soal penyaluran BPNT.  Baik itu kualitas barang yang tidak layak konsumsi dan hak warga selaku penerima manfaat (KPM) yang tidak bebas memilih sembako sesuai kebutuhan.

“Ini sangat miris, KPM yang punya hak tidak dibebaskan memilih sembako yang dibutuhkan, sehingga terkesan KPM dipaksakan menerima sembako yang di distribusikan supplier yang ditumpuk di agen BRILink,” tegasnya.

Padahal, kata dia, hajat pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggulirkan bantuan senilai Rp 200 ribu setiap KPM dalam bentuk sembako, bertujuan meningkatkan kesejateraan masyarakat yang kurang mampu agar bisa merasakan hidup layak.

Selain itu, program BPNT ini juga bukan haya soal pemberian sembako saja kepada warga yang tidak mampu. Akan tetapi, dalam hal ini ada pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha kecil, UMKM atau IKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah masing-masing.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggulirkan bantuan senilai Rp 200 ribu per KPM dalam bentuk sembako. Tujuannya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat yang kurang mampu. Kita juga berharap pelaku UMKM di kecamatan diberdayakan dan pengambilan sembako melalui BUMDes di masing-masing desa sehingga perputaran ekonomi bisa dirasakan masyarakat setempat,” jelasnya.

Diakatan juga Mu’allani, banyak kekisruhan dan laporan masalah penyaluran bahan pangan program sembako. Mulai dari kualitas, kuantitas hingga penyaluran.

“Melalui reses ini, aspirasi masyarakat terkait Persoalan BPNT ini kami segera harus tindaklanjuti bersama teman-teman anggota Dewan terutama komisi II,” pungkasnya.

Untuk diketahui, guna memastikan agar BPNT tepat sasaran pemerintah menjadikan ketepatan penyaluran dengan kriteria 6T sebagai indikator utama. Yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

Tepat sasaran, yaitu siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Tepat jumlah, artinya tidak boleh dikurangi sedikit pun hak para KPM (Keluarga Penerima Manfaat. np/adv

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *