Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa di Lombok Timur Mencapai 98,52 Persen

  • Whatsapp
Teguh Setiono, Kepala Seksi Bank KPPN Selong./ Foto : Istimewa/www.ntbpos.com                            Oleh : Teguh Setiono
Kepala Seksi Bank KPPN Selong

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mencatatkan realisasi nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 588,7 miliar atau 98,52% dari Rp 597,6 miliar alokasi yang disediakan pemerintah pusat hingga 20 Desember 2021.

Alokasi DAK Fisik tersebut, telah diterima sejak penetapan APBN Tahun Anggaran 2021, disahkan dan Daftar Alokasi Dana Transfer dan Dana Desa diserahkan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), tercatat realisasi DAK Fisik Pemkab Lombok Timur sebesar RP 274,7 miliar atau 97,14% dari Rp 282,83 miliar dari pagu yang disediakan. Realisasi tersebut terdiri dari DAK Reguler dan DAK Penugasan yang tersebar pada 25 bidang/sub bidang.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran DAK Fisik dilakukan per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.

Terdapat 3 jenis mekanisme penyaluran yakni penyaluran sekaligus untuk bidang dengan pagu alokasi di bawah Rp 1 miliar, penyaluran bertahap dilakukan untuk bidang/subbidang dengan pagu alokasi diatas Rp 1 miliar dan penyaluran campuran yang dilakukan untuk bidang/subbidang yang sebagian kegiatannya dilakukan pembayaran secara bertahap dan sekaligus yang direkomendasikan oleh Kementerian/Lembaga teknis.

Sedangkan untuk Dana Desa, berdasarkan OMSPAN, tercatat realisasi sebesar Rp 314,62 miliar atau 99,94% dari Rp 314,8 miliar pagu yang disediakan. Realisasi ini terdiri dari penyaluran Dana Desa Reguler/Mandiri dan Penyaluran BLT. Untuk penyaluran BLT sendiri telah disalurkan kepada 239 desa atau 100% sampai dengan bulan ke-12.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di masa pandemi menjadi semakin penting perannya terutama untuk mendongkrak perekonomian. Di tengah kelesuan ekonomi, anggaran DAK Fisik dalam bentuk belanja modal yang membiayai kebutuhan infrastruktur dapat menciptakan tenaga kerja baru di masa pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagaimana kita ketahui, munculnya pandemi global yaitu Virus Corona Disease (Covid-19) yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat.

Tak dapat dipungkiri jika pandemi Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Desa.

Akibat adanya pandemi ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan sosial distancing, mengeluarkan imbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, hingga menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Hal ini tentu mempengaruhi proses pembangunan di desa menjadi tertunda karena difokuskan untuk pengalokasian dana bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit.

Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Dalam kondisi ini, pasti banyak warga yang berharap mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Warga yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan pokok mendesak adalah warga yang dikategorikan sebagai warga miskin (tidak mampu). Untuk menangani dampak sosial ekonomi pada masyarakat di Desa yang kurang mampu, maka pemerintah mengupayakan alokasi anggaran untuk memberikan sejumlah bantuan pada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di masa pandemi mempunyai peran penting guna mendongkrak perekonomian. Di tengah kelesuan ekonomi, anggaran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk belanja modal yang membiayai kebutuhan infrastruktur.

Dapat menciptakan tenaga kerja baru di masa pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penyerapan anggaran DAK Fisik merupakan salah satu faktor kunci bagi pemulihan ekonomi di saat badai Covid-19 mulai melandai.

Semakin cepat dana tersebut disalurkan maka semakin cepat pula bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut bagi pembangunan fisik daerah.

Dengan bergeraknya proyek fisik yang didanai dari DAK Fisik dan Dana Desa maka akan menggerakkan ekonomi sektor lain. Realisasi DAK Fisik ini berdampak positif pada pemulihan ekonomi yang mengalami hambatan di saat pandemi.

Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diharapkan dapat menjadi menjadi stimulus ekonomi di daerah guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga dampak dari pandemi Covid-19 dapat terus ditekan. np

Berita Terkait

Leave a Reply