Realisasi Belanja Satker K/L Tinggi, KPPN Selong Dinobatkan Berkinerja Terbaik

  • Whatsapp
Kepala KPPN Selong, Lombok Timur, Yuspartinah (tengah), Saat Acara Workshop Manajerial./ Foto : Dok. KPPN Selong/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penggerak roda perekonomian pengelolaan keuangan negara pada setiap satuan kerja (Satker) Kementerian / Lembaga (K/L), sehingga harus dilakukan dengan seksama.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di bawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mencairkan dana untuk satuan kerja dan penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat Pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, pelaksanaan APBN harus dilakukan dengan maksimal. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, KPPN Selong terus bekerja dengan optimal untuk menyalurkan dana APBN.

APBN bekerja keras memulihkan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dengan fokus pada penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarkat.

Target realisasi belanja pemerintah sampai dengan triwulan III yaitu 60% dari pagu DIPA, namun diupayakan bisa mencapai 70% guna mempercepat pemulihan perekonomian khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Baca Juga

Oleh karena itu, KPPN Selong mengadakan Workshop Manajerial bersama para Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Satker mitra kerja KPPN Selong, dengan mengusung tema “Workshop SAKTI Manajerial dan WBBM serta Progres Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III”, pada hari Rabu, 22 September 2021.

Melalui workshop tersebut, KPPN Selong mengajak Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu untuk mendukung pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan melalui single database.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengupayakan capaian realisasi 70 % sampai dengan akhir triwulan III.

Pada kesempatan itu, Kepala KPPN Selong, Yuspartinah menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan sinergi satker serta sekilas disampaikan internalisasi WBBM oleh Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Bubung Anggani.

Kinerja Belanja K/L sampai dengan tanggal 22 September 2021 pada lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai realisasi Rp 6.675,51 Miliar dari Pagu sebesar Rp 8.935,21 Miliar atau sebesar 68%.

Sedangkan KPPN Selong sendiri, mengelola pagu belanja sebesar Rp 952.448.473.000,- yang tersebar pada 27 K/L termasuk satuan kerja Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Desa (DD). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 648.802.350.826,- atau sebesar 68,12 %.

Dalam kesempatan zoom meeting bersama jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB pada hari Rabu, 22 September 2021 dengan materi Perkembangan Belanja Negara Provinsi NTB per 21 September 2021 yang bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat NTB”.

Dalam kegiatan itu, KPPN Selong dinobatkan sebagai KPPN Berkinerja Terbaik atas Progres Belanja K/L di wilayah kerja KPPN Selong, dimana terdapat 10 satker yang realisasi belanjanya cukup tinggi, sehingga sebagai Kuasa BUN di Daerah Kabupaten Lombok Timur rata-rata tingkat realisasi belanja KPPN Selong adalah sebesar 77,21%.

Kesepuluh satker tersebut adalah Polres Lombok Timur, MAN 1 Lombok Timur, Kantor Pertanahan Lombok Timur, Lapas Kelas IIB Selong, BLK Lombok Timur, MTs Negeri 1 Lombok Timur, Kantor Kementerian Agama Lombok Timur dan BPS Lombok Timur.

Untuk detail realisasi belanja pegawai mencapai Rp 167.570.141.133,- atau 78,07%, belanja barang Rp 87.151.873.217 sebesar 73,77% dan belanja modal Rp 9.946.497.926,- atau 45,11%.

Belanja transfer daerah berupa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) dengan pagu sebesar Rp 597.627.172.000, terdiri dari pagu DAK Fisik sebesar Rp 282.826.638.000,- sudah tersalurkan per tanggal 24 September 2021 sebesar Rp 187.722.568.651,- (66,37%), dan pagu Dana Desa sebesar Rp.314.800.534.000,- telah tersalur Rp 242.480.501.200,- (77,03%).

Percepatan realisasi belanja pemerintah diharapkan bisa memberikan dampak yang positif untuk memperkuat dan memulihkan perekonomian di masa Pandemi Covid-19, memulihkan daya konsumsi dan investasi dalam negeri. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat di Lombok Timur dan sekitarnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply