PPKM Level 3 Saat Nataru Dibatalkan, SE Layanan Pembelajaran Belum Dicabut

  • Whatsapp
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, As’ad, SE. M.AP Saat Dikonfirmasi di Ruang Kerjanya./ Foto : M. Hardi Putrawan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Tertanggal 3 Desember, Sekretaris Daerah Provinsi NTB mengeluarkan surat edaran terkait layanan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, Surat Edaran (SE) Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran saat Natal dan Tahun baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa pembelajaran tatap muka/daring Semester II (genap) Tahun Pelajaran 2021/2022 dimajukan ke tanggal 13 Desember 2021 s/d 7 Januari 2022.

Selanjutnya libur semester ganjil mundur ke tanggal 10 s/d 22 Januari 2022. Kemudian, dalam memberikan layanan pembelajaran di satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5 M.

Baca Juga

Penegasan lainnya adalah menghimbau kepada penyelenggara satuan pendidikan untuk tidak bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer.

Selain itu, meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022. Ketentuan itu berlaku untuk sekolah dan madrasah serta pondok pesantren pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota se NTB.

Sementara itu, pasca dikeluarkannya SE Sekda Provinsi tersebut, Pemerintah Pusat justru mengeluarkan kebijakan dengan membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru yang diberlakukan secara nasional.

Menanggapi SE tersebut,  Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, MA. Darul Aitam Jerowaru, Muhammad Ikhsan menjelaskan, kendala yang dihadapi oleh lembaga apabila SE tersebut harus dilaksanakan adalah penyusunan jadwal dan pembagian tugas.

“Kalaupun kita harus ikuti surat edaran provinsi tersebut, tentu konsekuensinya adalah tidak efektifnya pembelajaran di Madrasah akibat belum tersusunnya jadwal secara baik,“ katanya, Rabu, 8 Desember 2021.

Selain itu, lanjutnya, tenaga pendidik juga sedang dihadapkan dengan kesibukan mengisi Rapor Digital Madrasah (RDM) yang membutuhkan waktu khusus untuk mengerjakannya karena terkait penilaian terhadap siswa dalam satu semester.

“Biasanya waktu libur semester ganjil itu kita gunakan untuk rapat pembagian tugas semester genap dan penyusunan perangkat-perangkat lainnya dan hal lain yang perlu di revisi,“ ujarnya.

Sehingga menurut Ikhsan, untuk tidak mengganggu program yang sudah ada, maka dirinya berharap Surat Edaran Provinsi tersebut dicabut seiring keluarnya kebijakan pemerintah pusat terkait pembatalan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, As’ad, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi dari Pemerintah Provinsi berkaitan dengan penerapan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan/madrasah dan pondok pesantren di Lombok Timur.

“Apakah ada perubahan dari surat edaran penyelenggaraan pembelajaran yang sebelumnya diedarkan provinsi menyangkut dengan pembatalan PPKM level 3 di pusat itu, kita masih menunggu koordinasi dari provinsi,“ terangnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply