Petani Swadaya Butuh Solusi, APTI Lotim Minta Perda Tembakau Direvisi

  • Whatsapp
L. Sahabudin, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur./ Foto : M. Ragil Sopiyan Sauri/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, menekankan kepada perusahaan agar hasil produksi tembakau petani terserap sepenuhnya dan Pemerintah diharapkan mencarikan solusi terhadap petani swadaya.

Ketua APTI Lotim, L Sahabudin mengatakan, jika mengacu dari tahun-tahun sebelumnya, semua tembakau hasil produksi diserap oleh perusahaan, akan tetapi jika melihat kondisi hari ini para petani khawatir akan mengalami kerugian.

“Para petani dihantui dengan harga yang tidak normal dan belum berpihak kepada petani,“ katanya kepada NTBPOS.com, Jum’at 27 Agustus 2021.

Dikatakan Sahabudin, agar keberpihakan terhadap petani tembakau bisa maksimal, dirinya meminta agar pemerintah dan DPRD merevisi kembali Perda Nomor 4 tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia, karena menurutnya Peraturan tersebut sudah kadaluwarsa.

“Poin-poin penting sebenarnya mesti diselipkan pada perda tersebut, salah satunya musyawarah harga,“ tegasnya.

Baca Juga

Lebih lanjut, Sahabudin juga tidak menampikkan akan adanya grader independen (untuk menentukan harga tembakau sesuai kualitas), apabila Perda tersebut direvisi, karena semua aspirasi sudah kami tampung dan kami bawa ke DPRD Provinsi.

“Kuncinya sekarang di DPRD, mengingat semua aspirasi sudah kami layangkan ke mereka,“ ujarnya.

Lebih jauh Sahabudin menjelaskan, Kabupaten Lombok Timur yang notabene sebagai daerah penghasil tembakau terbanyak, kecolongan 200 sampai 300 miliar akan jatah DBHCHT, hal ini dikarenakan adanya perusahaan yang tidak transparan dalam jumlah tembakau yang di beli.

“Kabupaten Lombok Timur mendapat 59 Miliar lebih dana DBHCHT pada tahun 2021 ini. Kita kecolongan sekitar 200-300 Miliar DBHCHT, ini akibat beberapa perusahaan yang tidak transparan,“ tutupnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply