Perangkat Desa Tidak Mesti Berdomisili di Desa Setempat

  • Whatsapp
Lukman Nul Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Hardi/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Perangkat Desa yang tidak berdomisili di desa setempat kini bisa dan sah menduduki posisi itu. Hal itu berdasarkan perubahan dari Permendagri nomor 83 menjadi 67 dan Perda nomor 4 tahun 2015 menjadi Perda no 2 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, Lukman Nul Hakim ketika dikonfirmasi wartawan www.ntbpos.com di ruang kerjanya, Senin, 20 Desember 2021.

Lukman mengatakan, peraturan sebelumnya yang mensyaratkan perangkat desa harus berdomisili di desa setempat minimal 1 tahun, kini sudah dihapus. Hal itu menurutnya untuk menjamin hak masyarakat sebagai warga negara.

“Perangkat desa yang sudah tidak lagi berdomisili di desa setempat, saat ini tetap sah dan tidak akan menggugurkan haknya sebagai perangkat desa. Selama dia mampu menjalankan tugasnya, silahkan,“ imbuhnya.

Begitu juga dengan waktu penjaringan dan seleksi calon perangkat desa, tambahnya, semua warga negara indonesia dari daerah lain boleh mendaftar untuk ikut seleksi perangkat desa dimana saja.

Baca Juga

“Kecuali pada perangkat desa dengan jabatan kepala wilayah mempunyai persyaratan lain, yakni boleh dari desa atau daerah lain, tapi harus mendapatkan dukungan sebanyak 10% dari masyarakat setempat,“ jelasnya.

Lukman menjelaskan, hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat karena dia akan menjadi Kepala di wilayah itu, artinya dia harus mengetahui dan mengenal seluk beluk dan sosial budaya yang ada di masyarakat itu.

“Ketika dia sudah mendapat dukungan dari masyarakat setempat, artinya dia sudah dipercaya untuk memimpin masyarakat di wilayah tersebut,“ lanjutnya.

Dijelaskannya bahwa dalam UU dan peraturan di atas, tidak mensyaratkan harus adanya dukungan sebanyak 10% untuk calon kepala wilayah, tapi dalam UU tersebut diberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi untuk merubahnya, menyesuaikan dengan daerah setempat.

“Daerah diberikan ruang untuk merubahnya karena yang paling tau tentang daerah kita, kan kita,“ tutup Lukman. np

Berita Terkait

Leave a Reply