Pengadaan LKS, Kanit UPTD Dikbud Montong Gading Diduga Raup Keuntungan

  • Whatsapp
Ardian Ansari, Kanit UPTD Dikbud Kecamatan Montong Gading. / Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Kepala unit (Kanit) UPTD Dikbud Kecamatan Montong Gading, Ardian Ansari diduga memaksa puluhan kepala sekolah membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) di salah satu perusahaan yang notabennya bukan buku refrensi yang dibutuhkan siswa.

Meskipun secara perintah tidak ada paksaan, namun ketika kepala sekolah yang tidak menganggarkan atau mencantumkan LKS pada administrasi syarat pencairan dana BOS, maka RPD dari sekolah tersebut tidak akan ditandatangani.

Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber yang identitasnya dirahasiakan menyebut bahwa untuk meyakinkan kepala sekolah, Ardian juga diduga melakukan pemotongan dana BOS afirmasi dan kinerja di 14 Sekolah Dasar pada tahun 2020.

“Jumlah yang dipotong itu sebanyak Rp. 1.200.000., per sekolah, tapi karena tidak menggunakan kwitansi saat transaksi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, kadang ada tawar menawar pada saat pemotongan dari jumlah yang diminta,“ kata sejumlah Kepala Sekolah di Montong Gading kepada www.ntbpos.com, belum lama ini.

Atas tindakan tersebut, patut diduga bahwa Kanit UPTD Dikbud Kecamatan Montong Gading memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan dari sejumlah Sekolah Dasar.

Baca Juga

Menanggapi hal itu, Kanit UPTD Dikbud Kecamatan Motong Gading, Ardian Ansari, membantah tuduhan itu dan mengatakan ada ketidakpuasan kepala sekolah terhadap kepemimpinannya karena menurutnya buku LKS itu adalah refrensi siswa dan tidak pernah memaksa kepala sekolah dalam hal pembelian.

“Sampai detik ini saya tidak tahu berapa harga buku itu dan yang jadi pertanyaan, siapa yang menuduh saya, itu fitnah namanya,“ bantahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak semua kepala sekolah ikut serta membeli LKS, hanya 60% dari 28 sekolah yang membeli. Jadi tidak ada unsur penekanan dalam pembelian.

“Walaupun sebenarnya buku refrensi itu harus dibeli untuk dijadikan media pembelajaran guru, apalagi di masa pandemi saat ini,“ jelasnya.

Terkait pemotongan dana BOS afirmasi dan kinerja dan tuduhan mengatasnamakan pemerintah daerah, dengan tegas ia membantah dan menyebut bahwa itu semua hanya isu dan tidak benar.

“Tidak ada pemotongan dana bos itu, apalagi mengatasnamakan pemerintah daerah. Nauzubillahiminzalik,“ ujarnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply