Pemda Lotim Siap Kembalikan 120 Hektare Lahan Untuk Petani Penggarap

  • Whatsapp
H. M. Juaini Taofik, Sekretaris Daerah Lombok Timur. / Foto : Suandi/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Lahan seluas 120 hektare yang dikembalikan oleh PT Sembalun Kesuma Emas (SKE) kepada Pemda Lotim, akan dikembalikan lagi kepada ratusan petani penggarap Sembalun.

Meski demikian, sebagian petani penggarap lahan PT SKE di Kecamatan Sembalun, masih bertahan dan menolak direlokasi ke lahan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

I’tikad baik Pemda Lotim tersebut di tolak sebagian petani penggarap dengan alasan lahan tersebut sudah di garap oleh masyarakat sesama petani sembalun. Selain itu, lahan seluas 120 hektare dianggap tidak mencukupi jika di bagi rata.

“Tidak mungkin kita membagi lagi lahan yang memang sudah di garap oleh saudara kita, bahkan tidak masuk akal jika dibagi rata,“ tutur Afifudin, salah satu petani penggarap yang ditemui Wartawan NTBPOS di lahan garapannya, Rabu, 15 Desember 2021 kemarin.

Lebih lanjut, dirinya bersama petani penggarap lainnya akan pindah jika disediakan lahan kosong oleh Pemda Lotim.

Baca Juga

Menurutnya, Pemda Lotim, dalam hal ini Bupati , H. Sukiman Azmy berjanji akan memberikan ganti rugi seluas 25 are per KK dan lengkap dengan sertifikat.

“Kami akan pindah jika sudah jelas lahan kosong sebagai ganti lahan kami. Mana janji pak Bupati akan memberikan kami 25 are dan sertifikat,“ ujarnya.

Ia juga berharap, Bupati Lotim turun ke lokasi sengketa untuk memastikan data jumlah petani penggarap yang sesungguhnya.

Sementara itu, Pemda Lotim melalui Sekertaris Daerah, H. M. Juaini Taofik mengatakan, lahan yang diberikan kepada petani penggarap itu sudah pasti.

“Pemda Lotim memberikan kepastian jauh lebih penting dari pada kita gantungkan harapan masyarakat,“ ungkapnya, Kamis, 17 Desember 2021.

Dijelaskannya, penyelesaian tanah luar HGU yang di berikan PT SKE menurut hemat Pemda Lotim berdasarkan norma yang ada, melalui program Reforma Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Program Reforma Agraria itu merupakan penataan ulang kepemilikan dan penggunaan lahan,“ katanya.

Melalui program tersebut, lanjutnya, Pemda Lotim mengusulkan calon penggarap ke ART/BPN, kemudian ART/BPN mengusulkan ke Kementrian ART/BPN untuk dijadikan sebagai pemilik lahan tersebut.

“Ini merupakan tahapan yang dilalui Pemda Lotim, yang menentukan hak tanah itu diterbitkan adalah ART/BPN,“ tandasnya.

Dirinya sebagai ketua tim Reforma Agraria tidak tahu siapa saja yang berhak atas tanah itu. Sepengetahuannya, yang menerima memiliki riwayat penggarap lahan itu.

“Saya juga tidak berani mengatakan siapa yang punya riwayat menggarap lahan itu, pasti nanti tim yang memverifikasinya,“ jelas Sekda.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan, untuk menghindari data calon penerima kemungkinan akan dobel, terlebih dahulu di periksa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan oleh Dukcapil.

“Jadi akan terlihat nama-nama penggarap yang dobel tersebut,“ terangnya.

Tidak sampai disitu, data calon penerima yang sudah diverifikasi oleh Dukcapil, kata Sekda akan diumumkan melalui papan informasi Camat.

Sehingga jika ada oknum mencoba memasukkan nama-nama yang tidak memiliki riwayat penggarap, dapat di coret atau dibatalkan sebagai calon penerima.

“Kalau Bupati sudah terbuka seperti itu, saya fikir itu langkah penyelesaian secara efektif. Sehingga, terjadi kontrol antar sesama,“ ucapnya.

Terakhir, Sekda menegaskan bahwa lahan yang dikembalikan ke Negara oleh PT SKE seluas 120 hektar, sehingga diratakan terlebih dahulu sebelum dibagikan oleh ART/BPN. np

Berita Terkait

Leave a Reply