Pemda Kecolongan Ratusan Juta Perbulan, Ada Apa Dengan Galian C Bilok Petung ?

  • Whatsapp
Foto : Dok/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Banyaknya tuntutan dari berbagai kalangan yang berawal dari keresahan warga dan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang galian C Bilok Petung, Desa Sembalun yang diduga ilegal belum mendapat kejelasan.

Mulai dari aksi demo masyarakat dan mahasiswa di depan kantor Bupati Lombok Timur sampai hearing dari berbagai LSM ke kantor DPRD pun seolah hanya angin lalu, meskipun pemberitaan terhadap persoalan itu mencuat di beberapa media.

Tidak hanya itu, eksekutif dan legislatif juga sudah beberapa kali melakukan peninjauan serta sidak ke lokasi penambangan yang berlabel izin tambak tersebut, namun apa yang dilakukan itu seolah seperti kegiatan ceremonial saja.

Selain itu, aparat penegak hukum bersama aparat pengawal Perda juga sudah memperlihatkan ketegasannya menutup beberapa tambang galian C yang tidak berizin, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Masbagik.

Pertanyaan besarpun muncul dari berbagai kalangan karena sejauh ini tambang galian C Bilok Petung seperti memiliki kekuatan magis, sehingga eksekutif, legislatif serta APH dibuat bungkam oleh aktivitas yang membuat kerusakan dan kerugian terhadap daerah.

Baca Juga

Padahal, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Lalu Hasan Rahman, saat ditemui media pada Kamis, 8 Juli 2021, menyatakan bahwa aktivitas perusahaan tambang galian C tersebut hanya memberikan dampak kerusakan sepanjang jalan akibat truk tronton pengangkut pasir batu (sirtu) yang dibawa dari tambang tersebut.

Selain itu, tambang tersebut juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar bibir sungai kokok putek dan bibir pantai.

Ia juga menyebut, Pemerintah Daerah  kecolongan mencapai ratusan juta perbulan akibat tidak adanya retribusi pajak perusahaan tersebut. “Kadis perizinan juga mengatakan seperti itu. Kita kehilangan seratus juta perbulannya,“ katanya.

Hasan juga membayangkan, seandainya pemasukan daerah yang berjumlah ratusan juta itu bisa diambil, maka pemerintah bisa mengalokasikan untuk membantu masyarakat di masa Pandemi ini. Apalagi dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala Mikro saat ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, M. Azlan mengakui bahwa tidak ada pajak yang masuk ke Daerah dari aktivitas Galian C milik PT Kosambi tersebut.

“Kami tidak bisa mengkalkulasikan berapa retribusi pajak yang seharusnya diterima Daerah dari perusahaan pengelola Galian C Bilok Petung karena selama ini tidak pernah bayar pajak,“ terangnya.

Untuk memastikan kegiatan Galian C tersebut, dirinya mengatakan harus turun ke lokasi untuk melihat berapa jumlah armada dan rit truk yang digunakan.

“Dulu pernah saya turun ke lokasi mengecek galian C tersebut dan meminta OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum menutup aktivitas tambang itu, namun karena rekomendasi itu, saya berurusan dengan Polda NTB,“ tuturnya.

Ia juga mengakui bahwa dari awal Pemda tertipu karena bukannya tambak yang beroperasi melainkan pertambangan.

“Setelah kita tau itu tambang, langsung kita datangi dan meminta untuk membayar pajak. Atas kejadian itu, kita dilaporkan ke Polda NTB karena dituduh pungli,“ ujarnya. np/tim

Berita Terkait

Leave a Reply