Panitia Pilkades Lakukan Klarifikasi Dukungan, Warga Merasa Diintervensi

  • Whatsapp
Lukman Nul Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang verifikasi faktual dukungan bakal calon (balon) dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Lombok Timur, diduga menjadi penyebab terjadinya keresahan di tengah masyarakat saat panitia Pilkades turun melakukan verifikasi.

Seperti yang terjadi di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, masyarakat di Desa tersebut merasa di intervensi petugas saat Panitia Pilkades datang untuk menanyakan arah dukungan yang sebenarnya karena panitia menemukan banyak dukungan ganda.

Salah satu warga berinisial SO (45) mengatakan bahwa panitia dari desa menanyakan hak pilih mereka, sedangkan menurutnya hak pilih itu sifatnya rahasia.

“Aturan dari mana sampai di paksa mengutarakan pilihan saya, saya bersi keras tidak memberitahu,“ katanya, Senin, 24 Mei 2021.

Dirinya hawatir nantinya akan terjadi gejolak jika warga yang bertetangga tahu kalau mereka beda dukungan. Tindakan panitia tersebut dianggap akan membuat permasalah baru di tengah masyarakat.

Baca Juga

Sementara itu, Sekertaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, M. Zulkifli menjelaskan, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Timur Nomor 5 tahun 2021 setelah ada perubahan, bakal calon harus mendapat dukungan dari 5 persen masyarakat dari jumlah jiwa pilih.

“Pendaftaran bakal calon berkahir tanggal 10 Mei lalu dan ada 7 calon yang sudah memasukan berkas lamaran. Sementara dalam proses verifikasi berkas, kami menemukan KTP dukungan rata rata ganda sehingga harus kami lakukan verifikasi faktual dengan menanyakan kebenaran dukungan tersebut terhadap salah satu calon,“ jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sesuai Perbup Nomor 5 bahwa dari tanggal 11 sampai 25 Mei, kami melakukan penelitian dan klarifikasi berkas dari tujuh calon.

“Khusus KTP warga yang ganda di syarat administrasi para Balon yang lain, maka kami harus menemui warga secara langsung ke rumahnya untuk di klarifikasi dukungannya,“ ujarnya.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, hasil klarifikasi data KTP ganda tersebut sebagai penentu apakah antara Balon satu dengan yang lain memenuhi syarat adminstrasi proses penyaringan.

“Jika tidak memenuhi syarat administrasi, salah satunya adalah KTP dukungan yang rill maka balon ini akan gugur,“ terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Lukman Nul Hakim mengatakan, terkait dengan persyaratan dukungan Balon itu adalah 5%, didukung dengan bukti Fotocopy KTP dukungan.

“Pada saat Balon meminta dukungan berupa fotocopy KTP, mungkin Balon ini tidak tahu kalau yang dilampirkankan itu sudah dipakai oleh Balon yang lain sehingga terjadi dukungan ganda,“ ucapnya.

Lukman menjelaskan, tugas Panitia disini untuk Klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap adanya dukungan ganda dengan terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada masyarakat yang mana Balon yang benar di dukung.

“Jika salah satu Balon tidak memenuhi persyaratan Administrasi pada tahap penyaringan maka Balon tersebut dinyatakan gugur. Tidak boleh ada perbaikan persyaratan lagi,“ jelasnya.

Jika persyaratan 7 Balon tersebut terpenuhi semua, maka akan dilakukan seleksi tambahan berupa tes tertulis untuk menyaring kembali sehingga terpenuhi jumlah calon maksimal sebanyak 5 calon.

“Saya menghimbau kepada semua Balon agar sabar menunggu hasil klarifikasi dan verifikasi data sampai tanggal 27 Mei 2021“ pungkasnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply