Oknum Pendamping PKH dan UD Bale Lauk Dilaporkan ke Polres Lotim

  • Whatsapp

Kuasa Hukum UD Dinda, Daur Tasalsul, SH, MH (kemeja hitam) usai melaoprkan UD Bale Lauk dan Tiga Oknum Pendamping PKH Kecamatan Sakra Barat, di Polres Lombok Timur, Rabu, 16 September 2020. [] Dok/www.ntbpos.co.id
LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Timur carut marut. Hal ini diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sakra Barat baru – baru ini. Suplier (UD Dinda) sebagai pemasok barang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) wilayah itu diambil alih oleh suplier lain yakni, UD Bale Lauk yang memaksakan diri memasok daging ayam tanpa perjanjian kerja sama (PKS) dengan agen setempat.

Karena merasa dirugikan, pihak UD Dinda melalui kuasa hukumnya Daur Tasalsul, SH, MH melaporkan oknum pendamping PKH dan UD Bale Lauk ke Polres Lombok Timur, Rabu, 16 September 2020.

Daur Tasalsu mengatakan, pihaknya melapor ke Polres Lombok Timur karena diduga ada permainan antara UD Bale Lauk dan para Pendamping PKH. Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dan melanggar perjanjian kerjasama.

Baca Juga

Bahkan, tambah Dia, UD Bale Lauk diduga memanfaatkan oknum pendamping PKH melakukan penekanan dan mengancam agen-agen yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan UD Dinda.

” UD Dinda telah melakukan perjanjian kerjasama ( PKS ) dengan agen di Kecamatan Sakra Barat memasok barang berupa daging ayam yang akan disalurkan kepada 4.200 keluarga penerima manfaat (KPM), namun, diambil alih oleh UD Bale Lauk dengan melakukan penekanan terhadap agen (BRILink) melalui pendamping PKH inisial, R, H, K,” ungkapnya.

Padahal, UD Bale Lauk, ujar Daur, sebelumnya sudah mengetahui kalau di kecamatan Sakra Barat para agen telah melakukan Perjanjian kerjasama ( ber-PKS) dengan UD Dinda.

“Mereka mengabaikan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani diatas matrei, daging ayam yang seharusnya disalurkan untuk 4200 KPM hanya bisa disalurkan 1700 KPM, lebih kurang 2,4 ton daging ayam yang kami siapkan membusuk,” kami dirugikan dengan ulah mereka,’ ungkapnya.

Dasar laporan perampasan hak dan pengklaiman sepihak oleh UD Bale Lauk.

“Jatah BPNT untuk PKM sudah jelas kontrak kerjasamanya. Tapi malah diklaim oleh suplier lain. Celakanya, agen-agen ini malah Manut dengan oknum PKH tersebut. BPNT sepenuhnya menjadi tugas TKSK. Bukan pendamping PKH,” tegasnya.

Terpisah, Korkab PKH Lombok Timur, Saparuddin, M. Pdi  saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu persoalan itu, namun demikian, pihaknya akan melakukukan kroscek ke lapangan dan mengingatkan para oknum pendamping PKH yang telah melakukan tindakan diluar aturan dan regulasi yang ada.

“Pendamping PKH tidak boleh melakukan intervensi terhadap agen apalagi terlibat dalam permainan suplier, pendamping PKH bertugas melakukan kontrol dan pendampingan agar keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan haknya tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat takaran,” tukasnya.

Seperti diketahui dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 39, sebagai berikut : 

Pasal tersebut mengatakan, (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM BPNT untuk:
1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu
di e-warong.

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam
bentuk uang maupun barang terkait dengan
penyaluran BPNT.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *