Oknum Dewan Diduga Selewengkan Pokir Sapi, Begini Pengakuan Peternak

  • Whatsapp
Beberapa Peternak Yang Mendaptkan Bantuan Sapi Pokir Dewan./ Foto : Istimewa/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Masyarakat Desa Sukadana, penerima bantuan sapi dari pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) inisial LH, menduga ada penyelewengan dana pokir.

Pejabat sementara Kepala Wilayah (Kawil) Dusun Jango Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Supar, yang merupakan salah satu peternak menyebut jika dirinya bersama tujuh orang warga lainnya di wilayah Desa Sukadana menerima bantuan sapi sama-sama satu ekor.

Supar menyebut pada tahun 2017 lalu total sapi yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 25 ekor, sapi itu diterima oleh masing-masing orang dengan jumlah yang berbeda.

“Ada yang dapat 1 sampai 4 ekor namun keluarga oknum tersebut mendapatkan jatah 4 ekor sapi,“ katanya kepada NTBPOS, Senin 9 Agustus 2021.

Menurut, Supar, dirinya diberikan satu ekor sapi dengan perjanjian akan dipelihara selama 2 tahun. Setelah itu, sapi yang diberikan kemudian dijual atas perintah LH, setelah itu uang pokok harga satu ekor sapi bersama uang bagi hasil mereka serahkan ke oknum LH.

Baca Juga

“Misalnya kalau harga pokoknya 6 juta dan kita jual 10 juta rupiah setelah 2 tahun, maka kita dapat untung 4 juta dan kita harus mengembalikan 8 juta karena untung dari penjualan dibagi 2,“ terangnya.

Dirinya juga menuturkan, saat penerima pokir menjual dan menyerahkan uangnya kepada LH, peternak dijanjikan untuk diberikan kembali. Namun janji tersebut sampai hari ini tak kunjung ditepati.

“Parahnya lagi, kita juga dijanjikan untuk dibuatkan kandang kolektif, namun kandang yang dijanjikan sampai hari ini hanya sebatas janji semata,“ tuturnya.

Sementara itu salah seorang saksi inisial P mengakui, bahwa dirinya sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat penerima bantuan tentang praktik yang dilakukan oleh oknum dewan tersebut.

Masyarakat sebagai konstituen disuruh jual sapi, kemudian hasilnya diberikan ke dewan dengan alasan akan diberikan sapi yang lain. “Banyak sekali aduan diterima dari masyarakat di beberapa desa dan semua pengaduannya sama saja,“ jelasnya.

Selanjutnya, untuk merespon aduan tersebut, dirinya menemui oknum dewan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat, kejadiannya sebelum dan sesudah Pemilihan Legislatif.

Namun apa yang disampaikan oleh inisial P hanya sampai ke dewan saja, tidak ada i’tikad untuk menyelesaikan permasalah itu dengan masyarakat.

“Setiap kali saya kesana, LH hanya menjanjikan sampai ia dilantik. Setelah dilantik, saya mencoba mendatangi kantor Dewan dan dijanjikan lagi dengan alasan akan buat kandang kolektif dulu, baru akan beli sapi,“ jelasnya.

Namun sampai hari ini, lanjutnya, sapi ataupun kandang kolektif yang dijanjikan tersebut tak kunjung ada hingga dirinya menganggap apa yang terjadi saat ini larinya ke arah penipuan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh para saksi lainnya, seperti H. Dahman, H. Yusup Abadi, Kamar dan beberapa saksi yang tidak bisa disebutkan namanya. Mereka menyebut, bahwa bantuan itu diterima melaui ketua Gapoktan Mekar Sari bernama Abdul Khadir pada tahun 2017 dan mereka juga diajak memilih sapi di Pasar Praya Lombok Tengah.

Sementara itu, pengakuan dari ketua Gapoktan saat ditemui di kediamannya  tidak bisa memberikan jawaban dengan apa yang disampaikan para saksi. Sehingga apa yang menjadi permasalahan seolah-olah sengaja dipelintir.

Dari pengakuannya seolah tidak pernah terjadi penyaluran melalui Gapoktan yang diketuainya.

“Saya tidak pernah melakukan penyaluran bantuan dewan pada tahun 2017, yang saya salurkan adalah bantuan di tahun 2014,“ cetusnya dengan nada yang ragu. np

Berita Terkait

Leave a Reply