Menghadapi Penyederhanaan Birokrasi, PNS Harus Berkualifikasi Sarjana

  • Whatsapp
Salmun Rahman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Suandi Yusuf/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya penyederhanaan birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Salmun Rahman meminta PNS untuk melanjutkan kuliah guna meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal.

“Jika penyederhanaan birokrasi itu nantinya dilaksanakan, maka sebagai salah satu syaratnya adalah, ASN harus berkualifikasi minimal Strata satu (S1) karena harus beralih ke jabatan fungsional,“ katanya, Senin, 23 Agustus 2021.

Salmun menambahkan, ASN yang belum memiliki kualifikasi akan diberikan kesempatan selama 4 tahun, jika tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, maka harus pensiun.

“Sama seperti guru zaman dulu, banyak yang tidak S1, namun karena kebutuhan sertifikasi maka guru dituntut harus kuliah untuk mendapatkan kualifikasi Sarjana, sehingga banyak guru-guru yang kuliah untuk mendapatkan itu,“ ucapnya.

Dirinya juga menghimbau kepada semua ASN yang memiliki waktu dan biaya untuk kuliah S1 supaya disegerakan karena baru sekitar 65 persen PNS di Lombok Timur yang sudah memenuhi kualifikasi Sarjana D4/S1, S2 dan S3.

Baca Juga

“Jika penyederhanaan birokrasi itu dilaksanakan dalam waktu dekat, maka ada sekitar 35 persen PNS yang belum memenuhi persyaratan, untuk itu harus disegerakan,“ tandasnya.

Berdasarkan keterangan di laman resmi yang dirilis oleh Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal (16/8/2021) menyebut, pengembangan kompetensi bagi PNS dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan yang bisa ditempuh lewat 2 (dua) skema.

Pertama, melalui jalur pendidikan formal yang terdiri dari Tugas Belajar dan Izin Belajar. Kedua, lewat pelatihan meliputi Pelatihan Klasikal seperti seminar atau kursus dan Pelatihan non-Klasikal seperti magang, e-Learning, Pelatihan Jarak Jauh atau Pertukaran dengan Pegawai Swasta.

“Tugas belajar dan izin belajar itu beda, kalau tugas belajar biayanya bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing atau yang lain dan harus ada izin Bupati, serta boleh tidak bekerja selama proses belajar. Sedangkan izin Belajar, semua biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan tidak boleh meninggalkan tugas pokok,“ pungkasnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply