Leading Sector Pembangunan RTG di Lotim Dinilai Keliru

  • Whatsapp
Zainul Marjan, ST, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Timur. / Foto : Hirpan Maulana/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) sejumlah 2.620 unit seharusnya dikelola oleh lembaga teknis yang ada di daerah, bukan BPBD.

Hal itu diungkapkan, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim ) Lombok Timur, Zainul Marjan, kepada NTBPOS di ruang kerjanya, Selasa, 6 April 2021.

“Kalau mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, secara teknis, bukan dikelola oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah ( BPBD),“ ungkapnya.

Program yang sifatnya teknis, katanya, tentunya harus dikelola juga oleh lembaga teknis kalau kita menginginkan hasil yang maksimal.

“Dari segi nama lembaga saja, tentunya sudah jelas tugas pokok dan fungsinya. Jadi, keliru kalau leading sector pembangunan RTG itu dibebankan kepada lembaga non teknis. Kalau dalam penggunaan anggaran acuan kita adalah Permendagri itu,“ katanya.

Baca Juga

Sepengetahuan saya, lanjut Zainul, lembaga yang selama ini mengelola perumahan setelah terjadi bencana ini, bukan lagi dibebankan kepada lembaga yang memang tupoksinya menanggapi dan membantu daerah yang terkena bencana.

“Lembaga yang menangani bencana, sebenarnya sudah sangat capek dalam membantu masyarakat yang terkena bencana,“ ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk penanganan selanjutnya yang bersifat teknis, bisa diberikan beban itu kepada lembaga lain yang memang tupoksinya menangani masyarakat yang terkena bencana sebelumnya.

“Kan masih ada lembaga pemerintah yang lain yang memang tupoksinya untuk itu,“ jelasnya.

Secara manusiawi, dirinya yakin lembaga pemerintah yang lain juga ingin membantu, dengan tupoksinya masing-masing. Tidak ada niat apapun untuk mengambil tupoksi lembaga atau badan lain.

“Kita hanya memberikan saran dan masukan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya terkait keuangan negara,“ tandasnya.

Zainul mencontohkan, sejumlah program yang dimiliki oleh Perkim dikembalikan kepada lembaga teknis yang memang tupoksinya untuk itu.

“Sejumlah program sanitasi, drainase dan lainnya, dikembalikan ke lembaga yang memang tugas pokok dan fungsinya menangani program itu karena bukan tugas kami untuk menangani sanitasi air dan sumur bor, maka program tersebut kita kembalikan ke PUPR yang menangani itu,“ paparnya.

Dirinya mengaku tidak ingin ada kesulitan dalam hal pelaporan, terkait administrasi keuangannya. np

Berita Terkait

Leave a Reply