Lahan Yang Masuk Dalam Peta Hak Guna Usaha Ditertibkan PT SKE

  • Whatsapp
Sejumlah Aparat Kepolisian Sedang Mengamankan Penggusuran Lahan Milik PT. SKE./ Foto : Unra/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com Berdasarkan hasil kesepakatan rapat terbuka pada bulan September 2021 lalu, PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) melakukan pemagaran dan penggusuran lahan yang masuk dalam peta Hak Guna Usaha (HGU). Penggusuran tersebut dilakukan dengan di jaga oleh aparat kepolisian.

Tindakan tersebut juga dilakukan berdasarkan sertifikat HGU oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) keluar pada bulan Juni 2021. Hal itu diungkapkan pelaksana PT SKE, H. Mustiadi kepada wartawan www.ntbpos.com, Rabu, 15 Desember 2021.

“Sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat pada rapat terbuka pada bulan September yang lalu terkait sertifikat HGU dan penertiban lahan ini,“ tandasnya.

Sementara, lanjutnya, PT SKE memberikan kelonggaran kepada petani penggarap yang mau mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerima lahan yang diberikan oleh PT SKE tersebut, sembari menunggu kebijakan strategis perusahaan untuk mengelola lahan tersebut.

Dijelaskan Mustiadi, pada rapat terbuka bersama Pemda dan PT SKE dan dihadiri oleh Ratusan perwakilan petani penggarap di hotel Panorama Sembalun pada bulan September lalu, dijelaskan bahwa batas waktu menggarap lahan tersebut sampai bulan Desember 2021.

Baca Juga

“Sesuai batas lahan HGU dan hasil rapat terbuka itu, kita melakukan pemagaran dan penggusuran pada bulan Desember ini,“ ujarnya.

PT SKE melalui dirinya selaku pelaksana, memberikan kesempatan kepada petani penggarap yang setuju dengan kebijakan Pemda. Bagi petani yang baru menanam untuk dilanjutkan, sedangkan lahan kosong akan digusur supaya bisa ditanami kembali sampai batas waktu bulan Juli 2022.

Dirinya juga mempertegas, bagi petani penggarap yang tidak mengindahkan kebijakan Pemda, lahannya akan digusur dan diminta keluar.

“Kami sih tergantung, kepada petani penggarap yang menolak kebijakan Pemda ini. Jika sadar nantinya, masih ada ruang kok, kalau tetap menolak juga silahkan pergi,“ ucapnya.

Dirinya juga menyayangkan oknum-oknum yang menyampaikan hasil pertemuan tidak seperti apa yang disampaikan Pemda waktu itu. Oknum tersebut menyampaikan informasi hasil pertemuan tersebut bahwa PT SKE tidak bisa masuk lagi.

“Dari situ petani yang tidak menerima kebijakan Pemda ini mulai menanam, bahkan saat ini ada yang mau memulai menanam,“ tuturnya.

Mustiadi menambahkan, oknum yang mengaku bela rakyat kecil tersebut memiliki garapan di atas tiga hektare bahkan sampai delapan hektare. Tetapi lahan itu digadai dan diberikan ke orang lain menggarap dengan syarat bagi hasil.

“Jadi oknum ini pura-pura menjadi pahlawan bela rakyat, ngakunya tidak punya lahan dan kepentingan. Coba cek lahannya,“ tuturnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply