Kunjungan Kerja, Gubernur NTB Diminta Cabut Izin Tambang di Korleko

  • Whatsapp
Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah ( pegang mik), Saat Melakukan Kunjungan Kerja ke Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji. / Foto : Unrara Angan

LOMBOK TIMUR – Dalam rangka merespon permasalahan tambang pasir yang diduga mencemarkan sungai di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah, didampingi Bupati Lombok Timur, melakukan kunjungan kerja untuk menyikapi persoalan tersebut, Rabu, 10 Februari 2021.

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Camat Labuan Haji dan semua Kepala Desa yang ada di Labuan Haji, ikut hadir mendampingi, sekaligus bersilaturrahmi dengan Gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bung Zul tersebut, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan silaturrahmi itu sekaligus untuk merespon dan menjawab keluhan masyarakat, sehingga asumsi selama ini terjawab.

“Kami datang langsung ke tempat ini untuk  mendengar langsung permasalah mengenai galian-C yang ada di Kecamatan Labuhan Haji, agar tindak lanjut yang akan kami lakukan tapat,“ katanya.

Selain itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, menyampaikan, di korleko ada sungai yang airnya hitam pekat kecoklatan. Itu artinya, pembinaan yang dilalukan pemerintah selama ini kepada penambangan ilegal ataupun legal tidak ada artinya.

Baca Juga

“Saat ini, sawah-sawah di korleko, banyak batu apung, pasir dan airnya hitam pekat. Air yang jernih dipakai oleh penambang, mereka mencuci pasir itu bukan lagi ditempat penambangan, tetapi kalo tengah malam mereka mecuci pasir di tengah sungai,“ ujarnya.

Gara-gara egoisme tujuh perusahaan untuk menghidupi beberapa orang, lanjutnya, sudah menzolimi sekian ratus ribu hektar lahan di Kecamatan Labuhan Haji, gara-gara aktivitas penambangan.

“Pemilik salah satu perusahaan tambang, sudah tiga kali di teror oleh masyarakat Korleko. Mobil, alat berat dan rumahnya di bakar, seminggu kemudian, yang di bakar itu baru semua,“ tuturnya.

Jika sudah begitu, lanjutnya, jangan salahkan masyarakat korleko berbuat anarkis, karena selama ini mereka merasa terzalimi.

“Celakanya, ketika masyarakat sudah berbuat anarkis, yang membakar alat berat perusahaan itu yang salah dan masuk penjara. Lalu dimana keadilan untuk masyarakat yang di zalimi oleh perusahaan itu,“ ucapnya.

Bupati berharap, izin tambang tersebut di cabut, ditinjau atau di evaluasi kembali. Terapkan kembali aturan ketat penambangan, bila perlu Pak Gubernur mengontrol dan melihat bak penampungannya, bak sortirnya dan bak pembersihnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply