KNPI Lotim Minta Pihak BNI Buka Blokiran ATM Mekaar Secara Nasional

  • Whatsapp
M. Habiburrahman, Ketua DPD KNPI Lombok Timur. /Foto : Suandi Yusuf/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Kerumunan yang terjadi beberapa hari terkahir di bank BNI Pancor karena ramainya masyarakat penerima Bantuan Presiden (Banpres) PNM Mekaar yang hendak membuka blokiran ATM, mendapat sorotan dari Ketua DPD KNPI Lombok Timur, M. Habiburrahman.

Distribusi bantuan PNM mekaar, menurutnya menimbulkan masalah baru, bahkan berpotensi memunculkan kluster penyebaran covid 19.

Kelalaian manajemen BNI dalam mengatur penerima manfaat berkonsekuensi melabrak keteraturan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam memerangi covid 19.

Dirinya mengatakan, akibat pemblokiran ATM penerima bantuan yang berjumlah ribuan orang di Lombok Timur, masyarakat melanggar protokol kesehatan covid-19. Bahkan sempat dibubarkan Polisi.

Tidak hanya itu, Habib juga menyebut, banyak pelayanan terganggu karena harus menyelesaikan pembayaran dalam waktu yang bersamaan, seperti pencairan Dana BOS Madrasah dan PIP untuk siswa Madrasah harus menunggu jadwal hingga 1 bulan kedepan.

“Kami minta kepada pihak BNI untuk segera membuka blokiran ATM tersebut secara nasional sehingga tidak terjadi kerumunan seperti saat ini agar pelayanan yang lain bisa dimaksimalkan,“ katanya, Senin, 26 April 2021.

Negara dalam hal ini Lurah, lanjutnya, pernah memberikan tawaran solutif dengan memberikan fasilitas halamannya, akan tetapi pihak BNI bersikukuh karena alasan administrasi. Hal ini belum termasuk dengan praktek percaloan.

Ia menyebut, efek yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut adalah Masyarakat diajak longgar dan abai terhadap prokes yang ditentukan oleh negara dalam hal ini pemerintah daerah lombok timur.

“Pemerintah daerah Lombok Timur harus memberikan atensi terhadap pengabaian kerumunan ini sebab berdampak pada keteraturan lain yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti pembatasan keramaian, kebijakan mudik, pelarangan bukber dalam skala besar serta penggunaan APD,“ ungkapnya.

Habib berharap, Pemerintah Daerah memanggil manajemen BNI untuk memberikan penjelasan akibat pelanggaran prokes Covid-19. Bila perlu berikan peringatan dan sanksi.

“Pihak BNI harus bertanggung jawab jika terjadi penambahan suspek covid-19 di Lotim,“ pungkasnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply