Kisruh Lahan Sembalun, Sekda Siap Tuntaskan Dengan Prinsip By Data, By Fakta

  • Whatsapp
H. M. Juaini Taofik, Sekda Kabupaten Lombok Timur, Saat Menunjukkan Salah 1 Dari 337 Dokumen Warga Sembalun Yang Mempercayai Pemda Menyelesaikan Masalah Lahan./ Foto : Suandi Yusuf/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Ratusan warga Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun turun gunung dan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, pada Rabu (24/11) kemarin.

Masa aksi menuntut supaya pemerintah mencabut sertifikat HGU PT. SKE dan menolak skema Reforma Agraria serta akan bertahan di tanah yang menurutnya sudah di garap selama ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, sekaligus ketua tim Reforma Agraria mengatakan siap menyelesaikan masalah kisruh lahan tersebut dengan prinsip “By Data, By Fakta”.

“Tahun 2019 saya ditunjuk pak Bupati menjadi ketua tim dan Pada tanggal 10 Februari 2021, kami hasil kerja tim mengusulkan, dari 270 hektare luas lahan itu, 150 hektare akan dibagi ke masyarakat dan 120 hektare untuk perusahaan,“ katanya, Kamis, 25 November 2021.

Hasil yang dilaporkan tersebut, menurut Sekda adalah kesimpulan dari beberapa kali musyawarah dan mediasi dengan beberapa pihak. Bupati menindaklanjuti usulan tim dengan bersurat ke Kanwil BPN.

Baca Juga

Dikatakan Sekda, BPN yang memiliki kewenangan terkait administrasi pertanahan, dalam perjalanannya justru menerbitkan sebaliknya, yaitu 150 hektare HGU dan 120 hektare berstatus tanah cadangan negara bebas yang dikembalikan kepada pemerintah daerah, dalam hal itu menjadi keputusan Bupati.

“Dalam memutuskannya nanti, tentu pak Bupati harus melihat nama, NIK dan luasan sebagai dasar penerbitan sertifikat kepada anggota masyarakat dalam bentuk program reforma agraria,“ ungkapnya.

Sekda menjelaskan, sejauh ini Bupati sudah menemui masyarakat lebih dari 3 kali sehingga dapat melihat masih ada tiga perbedaan pendapat, dimana sebanyak 337 warga yang menyatakan sikap tertulis supaya persoalan lahan itu diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Dokumen 337 warga yang berupa surat pernyataan di atas materai dan dilampirkan fotocopy identitas kependudukan tersebut, akan menjadi dasar Pemda bersurat ke BPN untuk mendapatkan program reforma agraria.

Perbedaan pandangan dari kelompok kedua, lanjut Sekda, yaitu memilih bertahan dengan sistem yang sekarang karena beberapa dari mereka ada yang mengelola 1 hektare bahkan 2 hektare.

Sementara kelompok ketiga, ingin mengembalikan menjadi tanah adat dengan bersurat kepada Menteri ATR/BPN namun ditolak karena tidak ada lahan yang berstatus tanah ulayat di Pulau Lombok.

“Itulah alasan kenapa kami ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan prinsip By Data, By Fakta. Bukan kami takut didemo dan tidak karena itu kemudian kami akan berbuat tidak adil, namun sejatinya bahwa yang pro maupun kontra, tetap itu masyarakat kita yang harus dilayani secara berkeadilan,“ tandasnya. np

Berikut Liputan Videonya :

Berita Terkait

Leave a Reply