KIHT Wadah Pemasaran Industri Rumahan Tembakau Rajangan

  • Whatsapp
L. Alwan Wijaya, Sekretaris Dinas Perindustrian Lombok Timur./ Foto : M. Ragil Sopiyan Sauri/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Sebanyak 25 persen anggaran penegakkan hukum dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), tidak hanya diperuntukkan kepada penertiban Bea Cukai ilegal, namun untuk pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Sekretaris Dinas Perindustrian, L. Alwan Wijaya mengatakan, dalam rundown, KIHT sendiri rencananya akan mulai dibangun September mendatang di bekas pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik, meskipun Dinas Perindustrian belum mengetahui detail siapa penanggung jawab keberlangsungan kegiatan tersebut.

“Penanggungjawab maupun pengelola belum dirumuskan sampai sekarang,“ katanya kepada NTBPOS, Senin, 16 Agustus 2021.

Guna menjamin keberlangsungan kegiatan industri tersebut, lanjut alwan, dirinya berharap agar ada Badan Usaha Milik Daerah yang memayungi KIHT karena jika memanfaatkan BUMD yang sudah ada di khawatirkan tidak berjalan dengan baik.

“Jadi nanti SDM yang diperlukan adalah  yang memiliki kualifikasi, bila perlu dibuatkan BUMD untuk memayungi,“ tambahnya.

Baca Juga

Masih Kata Alwan, pihaknya telah mendatangi industri rumahan tembakau Rajang yang tersebar dibeberapa wilayah di Lombok Timur dan para pelaku industri berharap memiliki wadah untuk memasarkan barangnya.

“Rata-rata pelaku Industri tembakau rajangan kendati punya pabrik masih bingung untuk pemasaran,“ ujarnya.

Lebih jauh Alwan menjelaskan, meskipun KIHT berdekatan dengan kawasan permukiman, dirinya menjamin tidak terjadi pencemaran lingkungan karena sudah dilakukan pengkajian analisis dampak.

“Yang pasti semuanya sudah dikaji, baik dari segi lingkungan dan segi manfaat,“ tutupnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply