Kepala BKPSDM Lotim Akan Evaluasi Tenaga Honda Bersama Semua OPD

  • Whatsapp
Drs. Salmun Rahman, Kepala BKPSDM Lombok Timur. / Foto : M. Hardi Putrawan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Menindaklanjuti pidato Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, pada Rapat Paripurna Dewan beberapa hari lalu tentang defisit anggaran yang dialami Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Drs. Salmun Rahman berencana akan menyurati masing-masing OPD untuk melakukan rapat evaluasi terkait dengan efektivitas keberadaan tenaga Honor Daerah (Honda) yang ada.

Masing-masing OPD nantinya akan diminta membuka jumlah tenaga Honda yang kemudian akan disingkronkan dengan jumlah Honda yang terdaftar dengan Surat Keputusan (SK) di BKPSDM.

Salmun menyebutkan jumlah tenaga Honda yang sudah di SK kan lebih kurang sebanyak 14.700 lebih, dan jumlah itu bisa saja berbeda dengan yang ada di lapangan.

“Kita minta mereka (Kepala OPD, red) mempertanggungjawabkan kalau ada yang di luar data yang ada di BKPSDM, terutama soal anggaran untuk honornya. Kalau sudah mempekerjakan orang, berarti harus siap menggaji orang,“ katanya saat ditemui wartawan www.ntbpos.com, di ruang kerjanya, Kamis 2 Desember 2021.

Berkaitan dengan pembatasan jumlah tenaga Honda yang dinyatakan Bupati tersebut, Salmun mengatakan, BKPSDM berwenang untuk melakukannya karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meskipun begitu, harus menunggu sampai satu tahun sejak SK itu diterbitkan, karena kontraknya sampai satu tahun.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat pernyataan Bupati yakni untuk kesejahteraan tenaga Honda itu sendiri, karena semakin sedikit jumlah Honda yang ada maka potensi untuk kesejahteraannya semakin besar. Apalagi di tengah defisit anggaran yang terjadi.

Perihal kesejahteraan yang dimaksud, sangat dirasakan oleh beberapa tenaga Honda itu sendiri. Salah satu tenaga honorer daerah yang merupakan anggota Satpol PP yang ditemui awak media ini mengaku sejak beberapa tahun terakhir honor yang didapatkan semakin sedikit.

Ia juga blak-blakan mengaku bahwa personel Satpol PP saat ini jumlahnya semakin banyak. Akhirnya dirinya yang sudah sejak lama mengabdi tidak ada penambahan honor.

“Ini tidak adil bagi kami yang sudah mengabdi sampai 10 tahun lebih, seharusnya mereka (pemerintah, red) lebih memperhatikan kami yang sudah lama ini,“ ujarnya.

Pengakuan lain dari tenaga honda yang bekerja di OPD mengalami pemangkasan honor. “Dulu honor yang kami dapatkan sebulan itu Rp 800 ribu, sekarang karena jumlah honorer yang semakin banyak, honor kami dikurangi jadi 500 ribu. Itupun tidak kami terima setiap bulannya,“ ungkapnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply