Kasus Kredit Fiktif BPR : Inspektorat Belum Terima Surat Resmi dari Kejari Lotim

  • Whatsapp
Husnul Idi, Sekretaris Inspektorat Lombok Timur./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Kasus dugaan kredit fiktif yang dilakukan oleh Oknum UPTD Dikbud dan BPR Cabang Aikmel yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih sudah memasuki tahap penyidikan.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Lombok Timur menyebut akan berkoordinasi dengan Inspektorat selaku pengawas internal untuk menghitung kerugian negara karena dananya bersumber dari APBD II.

Namun hingga saat ini, kasus tersebut sepertinya masih menggantung karena sejauh ini Inspektorat mengaku belum menerima surat dari Kejari terkait kasus tersebut.

“Saya baca di beberapa media, Kejari akan meminta bantuan ke kami, tetapi secara formal belum kami terima surat tersebut sampai hari ini,“ ucap Sekretaris Inspektorat, Usnul Idi, saat dikonfirmasi NTBPOS, Rabu, 1 September 2021.

Padahal, lanjutnya, secara emosiaonal dirinya merasa cukup dekat dengan pejabat yang ada di Kejari, namun dirinya beranggapan bahwa pihak Kejari sedang sibuk menangani kasus-kasus lain sehingga belum bersurat secara resmi.

“Mungkin teman-teman di Kejari masih sibuk mengurus kasus lain. Namun jika di lihat dari SDM kami disini, sebenarnya agak berat menerima tugas mandataris seperti itu karena dalam menjalani tugas utama saja, kami merasa keteteran,“ ungkapnya.

Usnul juga menyebut bahwa Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang menangani hal itu hanya dua tim dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan di empat obyek.

“Kami tidak akan menolak untuk memberikan bantuan jika dibutuhkan, namun kita juga akan mengkaji persoalan dari surat yang dikirimkan kejari. Jika membutuhkan waktu lama, maka akan dipertimbangkan karena ada persoalan pokok yang harus segera diselesaikan,“ sebutnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lombok Timur, L. Moh. Rasyidi juga mengakui bahwa belum mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Inspektorat dengan alasan masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak BPR maupun beberapa guru yang terlibat.

“Sampai saat ini hampir 23 orang saksi sudah diperiksa, tinggal beberapa orang akan di periksa lagi. Insya Allah kalau tidak ada kendala, minggu depan sudah rampung pemeriksaan saksi-saksi,“ tandasnya.

Dijelaskannya, setelah terkumpul hasil BAP dari semua saksi, baru akan meminta bantuan Inspektorat untuk mengaudit berapa kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kita akan minta bantuan kepada siapapun yang bisa kita gunakan. Baik itu pihak, Inspektorat, BPKP atau BPK,“ sambungnya.

Pihaknya berharap dukungan dan bantuan berbagai pihak agar kasus tersebut cepat selesai. np

Berita Terkait

Leave a Reply