Kadis PMD : Soal Anggaran 8 Persen DD, Kades Jangan Bingung

  • Whatsapp
M. Hairi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan 8 persen Dana Desa (DD) untuk penanganan covid-19 ternyata banyak dikeluhkan pemerintah desa di Lombok Timur. Pasalnya, beberapa kepala desa masih ragu untuk membelanjakan anggaran tersebut.

Seperti diungkapkan kepala desa Kalijaga, Kecamatan Lenek, M. Zuhri. Ia mengaku ragu karena hawatir melanggar regulasi yang ada, sebab didalamnya tidak dijelaskan secara rinci item yang boleh dibiayai.

“Karena yang akan kita gunakan adalah uang negara, maka untuk penggunaan DD 8 persen itu sebaiknya dirincikan supaya kami tidak menyalahi aturan,“ katanya di depan Forkopimda saat menghadiri acara HUT Ke-76 TNI yang bertempat di Makodim 1615/Lotim, Senin, 4 Oktober 2021.

Dirinya mengaku, selama kegiatan penanganan covid maupun vaksinasi, selalu menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan personil, terutama untuk konsumsi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Muhammad Hairi mengatakan, dalam penanganan covid, tentu banyak hal yang dilakukan, salah satunya memobilisasi massa untuk menggenjot target vaksinasi.

Baca Juga

“Dalam kegiatan vaksinasi misalnya, tentu membutuhkan tenaga kesehatan dan peran pemerintah desa untuk mobilisasi massa yang tentunya butuh konsumsi maupun transport. Untuk pembiayaannya, maka anggaran yang 8 persen itu boleh digunakan,“ katanya.

Dirinya berpesan agar Kades tidak bingung, intinya setiap penggunaan anggaran harus disertai dengan bukti yang rill, termasuk jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid.

“Intinya penggunaan anggaran itu untuk kegiatan penanganan covid 19 mulai dari A sampai Z, jadi tidak masalah menurut saya jika tidak ada rincian dalam regulasi penggunaan dana,“ tegasnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2020 tidak ada anggaran khusus untuk penanganan covid-19, namun di tahun anggaran 2021 baru ada regulasi yang membolehkan 8 persen DD untuk penanganan Covid 19. np

Berita Terkait

Leave a Reply