Kadis Perdagangan dan Kades Menceh Tidak Hadir Hearing, FRB Walk Out

  • Whatsapp
Kegiatan Hearing di Aula Kesbangpoldagri./Foto: M. Ragil Sopiyan Sauri/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Forum Rakyat Bersatu (FRB), menuding Keberadaan PT. Shinta Aqua Culture, dinilai tidak menghargai pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu diungkapkan Ketua FRB, Eko Rahardi, pada Hearing yang dihadiri, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Wakapolres, Kadis PMPTSP, Sekdis PUPR, Sekdis Kominfo yang berlangsung di Aula Kesbangpoldagri, Senin, 12 April 2021.

Eko Rahardi menyebutkan bahwa sikap yang diambil PT.Shinta dengan menggunakan premanisme untuk mencari perlindungan, dinilai salah karena ada penegak hukum yang akan proses.

“Untuk mencari pengamanan, PT tersebut menggunakan premanisme dengan dibayar 20 juta perbulan, itu yang tidak benar,“ tegasnya.

Eko juga menambahkan tidak sampai melakukan aksi ke jalan dengan catatan harus menghadirkan Kepala Desa Menceh namun Kades tersebut berhalangan hadir.

Baca Juga

Kekecewaan FRB juga diperparah dengan tidak hadirnya Kadis Perdagangan yang seharusnya datang untuk menjelaskan kepada masyarakat kaitan dengan kelangkaan Gas LPG subsidi.

“Kami seolah tidak dihargai dengan tidak hadirnya mereka (Kadis dan Kades, red) , tadi malam juga ada yang mencoba menyuap saya agar tidak melakukan hearing tetapi saya tidak mau sehingga kami memutuskan untuk walk out dari hearing ini,“ ungkapnya.

Lebih lanjut, Eko membantah bahwa masyarakat tidak diberikan dana CSR sebesar 200 juta oleh PT Shinta, menurutnya PT tersebut mengadu domba masyarakat.

“Kami tantang siapa yang menuduh kami menerima CSR, kami murni membela masyarakat pada umumnya,“ jelasnya.

Dirinya juga berkomitmen untuk terus menindaklanjuti permasalahan tersebut,  agar masyarakat tidak terkena imbasnya dan menertibkan PT yang memang bermasalah.

“Kami akan tetap aksi nanti, sikap yang kami ambil hari ini adalah kesepakatan bersama teman-teman,“  tutupnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply