Kades BPS : Pemberhentian Dua Perangkat Desa Karena Masuk Tanpa Seleksi

  • Whatsapp
Kades Bagik Payung Selatan (BPS), Abdul Manan, QH, S.Kom.I . / Foto: Istimewa/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Kepala Desa Bagik Payung Selatan (BPS), Kecamatan Suralaga menggelar konferensi Pers terkait dikeluarkannya SK tentang pemberhentian dalam jabatan perangkat Desa pada hari Jum’at kemarin.

Dalam keterangan persnya, Kepala Desa Bagik Payung Selatan, Abdul Manan mengatakan, pemberhentian dua orang perangkat desa tersebut sudah melalui musyawarah bersama dengan BPD, para Kawil, tokoh pemuda serta melibatkan tokoh masyarakat.

“Pemberhentian Sekdes dan kaur keuangan itu tentu dengan dasar pertimbangan dan musyawarah bersama dengan pihak lembaga Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD),“ kata Kades Bagik Payung Selatan, Abdul Manan melalui keterangan tertulisnya, Senin, 11 Oktober 2021.

Menurut dia, dasar pemberhentian yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada, seperti dikutip dalam Pasal 24 huruf a – k, Pasal 26 ayat (2) huruf b, dan ayat (4) huruf d Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, kata dia, pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme antara lain, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.

Diberitakan sebelumnya bahwa kedua perangkat desa, yakni Asmuni Riadi ( Sekdes) dan Diana Rohmah (kaur keuangan) yang diberhentikan sebagaimana terlampir dalam SK yang sudah dikeluarkan, tidak pernah melalui prosedur, mekanisme dan proses seleksi penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

“Intinya, kedua perangkat itu masuk tanpa seleksi, terlebih lagi saudara Sekdes yang diduga karena kedekatannya dengan Kades sebelumnya (Abdul Gapur) sehingga dari jabatan Kaur di Mutasi menjadi Sekdes setelah adanya aturan yang membolehkan warga masyarakat menjadi Sekdes,“ ungkapnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply