Importasi Daging Kerbau Beku, Rugikan RPH dan Peternak di Lotim

  • Whatsapp
H. Muis Zul Sidik, Ketua Asosiasi Jagal Lotim./ Foto : Istimewa / www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Importasi daging kerbau beku dari negara India ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), merugikan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Peternak.

Ketua Asosiasi Jagal Lotim, H. Muis Zul Sidik menyebut, sejak masuknya daging kerbau beku ke sejumlah pasar di Lotim menyebabkan dampak penurunan pemotongan secara drastis.

“Biasanya kami memotong empat sampai lima ekor sapi per hari, sekarang dua sampai tiga ekor, kadang tidak motong,“ tutur, H. Muis, jagal desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, kepada wartawan, Kamis, 13 Januari 2022.

Menurutnya, Selain berdampak ke RPH, dirasakan juga oleh peternak sapi di Lotim. Jika terjadi penurunan pemotongan perhari, maka harga sapi akan menurun.

“Kami selaku jagal yang membeli sapi ke peternak untuk di potong, kalo tidak kami yang beli siapa lagi, sementara kan tidak ada pengiriman sekarang,“ ungkapnya.

Dengan demikian, dirinya bersama rekan Asosiasi berinisiatif turun ke setiap pasar untuk menyosialisasikan perbedaan kualitas daging beku dengan daging lokal tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada efeknya.

Lebih lanjut, soal harga, memang daging beku lebih murah Rp.1000 / Kg , dibandingkan dengan harga daging lokal.

“Berbicara kualitas daging, kita jauh bagusnya. Sedangkan harga tidak jauh beda juga per Kg-nya, daging beku sekitaran Rp. 111.000, lokal sekitaran Rp112. 000,“ ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap, Pemerintah Daerah menghentikan datangnya daging beku yang merugikan RPH dan Peternak Sapi. “Pemerintah stop daging beku masuk ke Lombok ini,“ imbuhnya.

Sedangkan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Hultatang menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 38 tahun 2019 dan Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2020, mengatur lalu lintas ternak dan produknya antar pulau.

Aturan tersebut berbenturan dengan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No 18, yang terbaru No 41 tahun 2014, sehingga pergerakan ternak dan produknya itu tidak ketat seperti dulu.

“Yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengatur internal kita antar Kabupaten dengan Kabupaten lain, itu harus ada aturannya,“ kata Hultatang.

Sementara di Pergub dan Perda itu mengatur antar pulau, lanjutnya, tetapi di Lotim sendiri tidak ada aturan yang mengatur. Jika membuat Perbub misalnya harus mengacu pada Pergub, Pergub sendiri tidak mengatur itu.

“Misalnya, dari kota mataram ke Lotim, ada gak aturan aturan mainnya, kan tidak ada selama ini,“ tuturnya.

Selanjutnya, begitu daging beku tersebut datang dari jawa menuju bali kemudian ke mataram, maka mataram itu menjadi pitu masuknya. Pintu masuknya ini sebagai dasar untuk mendistribusikan ke kabupaten lain.

Seperti halnya yang dirasakan oleh jagal di Lotim ini. Tentu daging beku ini lebih murah, menyebabkan konsumen seperti pedagang cilok, pedagang bakso lari ke daging beku. Dampaknya kepada permintaan daging dari jagal lokal menurun, berimbas juga kepada pemotongan, peternak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang ada, ia menyebut produksi daging sapi di Lotim sangat melimpah. Sapi yang di potong tidak hanya sapi Lotim semata, namun sapi dari pulau sumbawa juga.

Jika dirata-ratakan, permintaan pemotongan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, hampir 12 ribu ekor yang di potong, sedangkan tahun ini, Lotim mendapatkan kuota sebesar 15 ribu ekor.

“Peningkatan bisa kita lihat dari daya beli masyarakat, kadang mereka tidak melihat dari aspek higienitas, yang penting harganya murah itu yang dibeli,“ ujarnya.

Lebih lanjut, jika dilihat peredaran daging kerbau beku dari India, sebenarnya tidak diperbolehkan di jual ke pasar-pasar tradisional, karena standar dari pada daging beku, harus disimpan dan diperjualbelikan dalam kondisi beku.

“Sementara di pasar-pasar becek dan tidak menyiapkan yang namanya pendingin. Sehingga tidak memenuhi standar untuk di jual di pasar tradisional,“ jelasnya.

Dirinya menambahkan, masalah tersebut menjadi kendala pihaknya karena disebabkan kurang koordinasi dengan Dinas terkait, seperti Dinas perdagangan yang punya kepentingan mendatangkan daging ini. np

Berita Terkait

Leave a Reply