Hadiri Rapat Paripurna, Wabup Lotim Menjelaskan Struktur RAPBD

  • Whatsapp
H. Rumaksi, Sj, Wakil Bupati Lombok Timur./ Foto : Dok. PKP/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Rapat Paripurna V masa sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lombok Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi Sj.

Mewujudkan visi Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman, APBD 2022 disusun dengan komposisi pendapatan daerah lebih dari Rp. 2,911 triliun, belanja daerah sebesar Rp. 3,172 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 323,250 miliar serta pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 61,732 miliar.

Dari sisi pendapatan, direncanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 428,741 miliar dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 2,323 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 30,379 miliar lebih.

Sementara RAPBD tahun 2022 juga menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.323,250 miliar lebih. Angka tersebut dinilai merupakan estimasi rasional atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 7 miliar.

Selanjutnya yaitu penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 316,250 miliar. Pinjaman tersebut berasal dari PT. Sarana Multi Infrastrukur (SMI) dan PT. Bank NTB Syariah.

Baca Juga

Rumaksi menjelaskan pula struktur RAPBD, dimana terkait urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar sebesar Rp. 2,95 triliun lebih. Pendidikan mendapat porsi 30,18% dari total belanja atau Rp. 957,531 miliar lebih.

Persentase tersebut sudah melampaui ketentuan persentase anggaran urusan pendidikan sebesar paling sedikit 20%. Sementara urusan kesehatan sesuai ketentuan dianggarkan minimal 10% dari total belanja pada RAPBD Lombok Timur tahun anggaran 2022 yakni Rp. 601,967 miliar lebih atau 18,97% dari total belanja.

Wabup menyampaikan bahwa, berbagai masukan dan saran DPRD pada pembahasan KUA-PPAS telah dirumuskan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. np

Berita Terkait

Leave a Reply