Gugatan Sengketa Lahan di Sembalun Mencapai 46 Kasus Dalam Sebulan

  • Whatsapp
Mertawi, Camat Sembalun./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Beredarnya isu di tengah masyarakat yang menyebut bahwa mantan sedahan Kecamatan Sembalun, L. M. Tahir, memberikan surat pernyataan dan dokumen negara yang di pegang secara pribadi selama sekitar 60 tahun.

Dokumen tersebut berupa Leter-C, Buku F, Buku DHKP dan lain-lain, sehingga diduga menjadi pemicu sengketa yang menyebabkan perselisihan antar keluarga. Satu surat keterangan tanah di duga dibandrol seharga Rp.1.500,000.

Dengan demikian, masyarakat sembalun khususnya, resah dan timbul banyak masalah di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Tak heran jika dalam satu bulan, kasus gugatan terkait sengketa tanah yang mediasi di tingkat Desa maupun Kecamatan mencapai 46 kasus.

Bahkan, tidak sedikit masyarakat kurang puas dengan hasil mediasi di tingkat desa dan melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri. Dampak dari permasalahan itu mengakibatkan perpecahan antar keluarga.

Selain itu,  masyarakat yang berselisih lahan melakukan cara cara di luar ketentuan hukum seperti penggeregahan/penyerobotan atas dasar lama dikuasai atau kuasa yang sah.

Melihat sejarah penguasaan tanah di sembalun aman dulu sangat berpariasi, seperti, pembagian waris, menukar, menghibahkan, jual beli, upah dan sebagainya. Semua itu di lakukan tanpa surat (administrasi) modal saling percaya (Lomboq Buaq).

Mantan sedahan Kecamatan Sembalun, L. M. Tahir mengakui telah memberikan surat pernyataan dan data yang dibutuhkan. Namun, dirinya membantah ada bandrolan harga seperti yang diisukan.

“Saya tidak pernah meminta uang kepada mereka, hanya mereka yang memberikan seikhlasnya sebagai ucapan terima kasih,“ tegasnya.

Menurutnya, apa yang ia sudah lakukan itu benar, karena masyarakat yang datang meminta surat keterangan darinya merupakan masyarakat yang di rampas haknya.

Orang-orang yang berkuasa di Sembalun hanyalah pendatang baru, lanjutnya, kemudian mengaku itu lahan miliknya dengan membuatkan surat kepemilikan tanah palsu dengan alasan lama menempati.

“Terbukti pada saat saya sebagai saksi di pengadilan Negeri Selong. Ketika saling adu data, ternyata yang digugat ini dokumen tanahnya palsu,“ akunya.

Dirinya menduga, orang yang menyebarkan isu tersebut terlibat menjual surat kepemilikan tanah palsu. Surat kepemilikan palsu tersebut di duga di jual dengan kisaran 10 juta ke atas.

“Saya memegang dokumen-dokumen itu, tetapi salinannya saya dapat pada saat menjabat sebagai sedahan. Ketika saya bersaksi dengan membuktikan liter C yang saya pegang, ketahuan mereka membuat bukti kepemilikan palsu,“ tuturnya.

Sementara itu, Camat Sembalun, Mertawi, mengakui bahwa banyak kasus sengketa yang ditangani akhir-akhir ini, karena menurutnya ada pihak yang membantu dan memfasilitasi terbitnya surat tanah yang berumur puluhan tahun, sehingga menjadi pemicu sengketa.

“Terkait sengketa itu, bagi kita sah-sah saja. Namun sungguh disayangkan, jika ada oknum yang sengaja memfasilitasi warga saling menggugat untuk kepentingan  pribadinya,“ jelas Mertawi saat dikonfirmasi 3 November 2021 lalu.

Lebih lanjut, Mertawi juga menyayangkan sikap mantan sedahan yang telah membuatkan surat keterangan baru, pipil baru dan sejenisnya, sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat Sembalun.

Jika tidak demikian, maka tidak banyak kasus sengketa bahkan sampai memutus hubungan darah seorang anak dan orang tua.

“Kami berharap, cara seperti itu supaya dihentikan agar tidak terjadi konflik. Belum tentu juga dokumen yang didapatkan dari oknum itu bisa dijadikan bukti outentik, ujung-ujungnya masyarakat mengeluarkan biaya banyak, bahkan hampir sebanding harga tanah yang di gugat itu,“ pungkasnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply