Gubernur NTB Minta OPD Manfaatkan Medsos untuk Jawab Aduan Masyarakat

  • Whatsapp
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, Saat Mengikuti Zoom Meeting. / Foto: Dok. www.ntbpos.co

MATARAM, NTBPOS.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB agar secara aktif merespon aduan masyarakat dengan memanfaatkan akun media sosial.

Arahan memanfaatkan medsos yang ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB itu dibuat secara tertulis dan telah ditandatangani.

Kepala dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Dr. Najamuddin Amy, mengatakan aduan masyarakat harus direspon dengan cepat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di era digital saat sekarang ini.

“Surat itu sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Dan kami sudah menerima daftar akun Facebook, Instagram, dan Twiter Bapak/Ibu Kepala OPD, selanjutnya akan kami fasilitasi melalui admin PPIDnya membuat akun official,” kata Kadis Kominfotik NTB, Najamuddin Amy kepada media, Jumat 17 September 2021.

Dia mengatakan, surat itu lahir guna meningkatkan pelayanan aparatur negara terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga

Diperlukan sinergitas dari seluruh unsur pemerintahan Provinsi NTB agar permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diatasi dengan cepat, tepat dan tuntas.

Berikut enam poin enam penekanan Gubernur NTB dalam surat yang ditandatangani :

Pertama : seluruh pejabat eselon II dan III pada seluruh perangkat daerah agar secara aktif bermedia sosial pada platform Facebook, Instagram dan Twiter.

Kedua : Setiap perangkat daerah mempublikasikan akun media sosial (Official) seluruh pejabat eselon II dan III pada media publikasi yang dimiliki.

Ketiga : Memberikan tanggapan atau respon dan langkah-langkah yang memadai terhadap keluhan dan permasalahan yang disampaikan masyarakat pada akun media sosial masing-masing.

Keempat : Melakukan sinergitas lintas sektor dalam memberikan solusi dan tindak lanjut pemasalahan yang diadukan atau disampaikan masyarakat.

Kelima : Para Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terhadap aktifitas media sosial pada jajaran masing-masing.

Dan yang keenam : Agar pejabat eselon II dan III melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB melalui Dinas Kominfotik atas seluruh tindaklanjut yang telah dilakukan. np

Berita Terkait

Leave a Reply