Gubernur NTB Diminta Tegas Mendorong Pembangunan PLTU Sumbawa

  • Whatsapp
Kusnaini,SH, LawFirm Telusula Indonesia

NTBPOS.CO.ID – Kuasa Hukum Mapecara melakukan pertemuan pada Kamis 5 Desember kemarin, yang difasilitasi langsung oleh Gubernur NTB. Pertemuan tersebut menghadirkan pihak PLN, BPN, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kapolres Sumbawa dan Pemda Sumbawa yang bertempat di ruang kerja Bupati Sumbawa terkait masalah pembangunan PLTU Sumbawa 2 di Desa Gapit Kecamatan Empang.

Pada pertemuan sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), mengutip intruksi Presiden Jokowi yang disampaikan di depan semua kepala daerah. Gubernur menekankan agar jalan investasi harus diberi kemudahan.

Pembangunan PLTU sebagai sarana infrastruktur kelestrikan semestinya harus didukung oleh semua pihak, tentu dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang terkena dampak dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan PLTU Sumbawa II mengalami kendala karena adanya pernyataan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara bebas, dan tidak mengakui hak kepemilikan masyarakat, meskipun masyarakat memiliki alas hak atau bukti yuridis terkait dengan kepemilikan tanah tersebut.

Oleh karena itu, Pihak PLTU terus mendorong dan gubernur dalam hal ini diminta tegas dalam melakukan pembangunan PLTU di Sumbawa.

Baca Juga

“Dalam hal ini kami meminta dan menagih komitmen Gubernur NTB agar serius dan tegas mendukung PLTU Sumbawa ini, jangan ada pihak yang menghambat, kalau BPN NTB merasa yakin bahwa lokasi tersebut adalah tanah negara bebas ya silahkan dibangun tentu lebih mudah tanpa harus proses nya berhenti atau dialihkan ketempat lain.” Jelasnya.

Kewenangan BPN terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum.

” Dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB hanya menerbitkan peta Bidang tanah dan daftar nominatif, yang berisi bidang tanah, siapa pemilik tanah, dan apa saja bangunan dan tanaman diatas tanah tersebut yang akan diganti rugi, kalau ada ditemukan klaim dari satu orang atau lebih dengan disertai alas hak maka di daftar pemilik tanah akan di tulis tanda miring (/).” Papar Kusnaini, SH LawFirm Telusula Indonesia.

Dan kalau ditemukan fakta lapangan bahwa itu adalah tanah negara bebas, mestinya BPN tuliskan saja di daftar nominatif bahwa bidang tersebut adalah tanah negara sehingga tidak perlu diganti rugi.

Tapi proses pembangunan PLTU Sumbawa 2 ini harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti apalagi dialihkan ketempat lain, yang tentu akan memerlukan waktu dan anggaran besar, karena hal ini bisa berimplikasi Hukum karena terjadi pemborosan uang negara.

Meskipun sebelumnya,Kuasa Hukum Mapecara dkk sudah menyampaikan kepada semua pihak termasuk kepada Gubernur NTB terkait dengan bukti yuridis dan pengusaan obyek tanah dilokasi pembangunan PLTU Sumbawa 2 di Kabupaten Sumbawa.

Bahwa sejak tahun 1987 tanah tersebut sudah terdaftar, dengan daftar surat keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan nomor 657 nama Muslim alias Husain Desa Boal Kecamatan Empang.

Pada tahun 1989 tanah tersebut sudah memiliki surat keterangan kepemilikan nomor 02/4.DR/1989 atas nama Husain HMS yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boal Mengetahui Camat Empang tertanggal 1 Mei 1989, yang selanjutnya tanah Husain HMS ini beralih ke anak anaknya dan/ sudah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, masing masing atas nama Siti Amina, M. Ihsan Husain, M.Insan Husain, M. Nursal Husain, Nurhayati Husain. Nuraini Husain, Husain HMS dan Muslim.

Begitu juga pada tahun 2016 pak Mappecara A. Muis, Saiful Bahtera, Samsul Bahri, dkk telah mengajukan rekomendasi penerbitan SPPT kepada Bupati Sumbawa dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dan Surat pernyataan menguasai/ menggarap tanah yang disaksikan oleh para saksi dan mengetahui kepala Desa Gapit dan Camat Empang.

Pada tanggal 6 September 2018 surat Bupati Sumbawa terkait hasil pendataan awal nama pihak yang berhak pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2x50MW) di Kecamatan Empang dan Kecamatan Plampang, dan nama nama masyarakat Mapecara dkk selaku pemilik tanah tertera disitu.

Begitu juga berita acara nomor 569.1/02/TP/2018 tentang kesepakatan konsultasi publik Pengadaan tanah  untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2×50 MW) nama nama masyarakat pemilik tanah ada ikut bertanda tangan disitu.

Kata Kusnaini, Terkait dengan bukti yuridis yang kami sampaikan terkait dengan pengadaan tanah PLTU Sumbawa 2 ini BPN NTB harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Terkait dengan adanya klaim dari pihak lain diluar klien kami sudah ada tata cara penyelesaian nya dengan melakukan penitipan ganti rugi di pengadilan.Dengan pernyataan Kanwil BPN NTB yang menyatakan bahwa lokasi PLTU Sumbawa 2 adalah tanah negara bebas, kami selaku kuasa hukum sedang menyiapkan upaya hukum.

Sumber : KUSNAINI, SH LawFirm Telusula Indonesia (Kuasa Hukum Mapecara dkk)

Berita Terkait

Leave a Reply