Fuso Pengangkut Kayu Sonokeling Asal Sumbawa Diduga Ilegal Diamankan di Lotim

  • Whatsapp
Fuso Pengangkut Kayu Diduga Ilegal Asal Sumbawa, Dicegat di Lombok Timur. / Foto : Istimewa/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Diduga karena kurangnya pengawasan dari petugas kehutanan Sumbawa, sehingga ribuan meter kubik kayu dilindungi, lolos dari pantauan petugas setempat karena ada dugaan mendapat back up orang besar.

Setelah lolos dari pelabuhan Kayangan, kendaraan Fuso yang bermuatan kayu langka tersebut berhasil dicegat Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur (KPH Ritim), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di Back up personel Kodim 1615.

Fuso berwarna orange dengan Nopol P 8093 UR membawa kayu Sonokeling diduga Ilegal sekitar 693 batang dengan volume 18 M³ dan 3 batang bonsai jenis sentigi asal Sumbawa yang akan dibawa menuju Pasuruan Jawa Timur.

Mobil fuso yang dikemudikan oleh Ryan Dicky Kurniawan, dicegat di Pos RPH Pringgabaya jalan Raya Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, sekitar pukul 08.30 wita, karena dicurigai membawa kayu ilegaloging.

Dandim 1615/Lotim, Letkol Inf Amin M. Said mengatakan, sekitar pukul 08.10 Wita, satu unit fuso yang dicurigai keluar dari Pelabuhan Kayangan, kemudian diinfokan ke Pos piket RPH Pringgabaya dalam hal ini Kasi Perlindungan dan KSDAE KPH Ritim.

Baca Juga

Pada saat fuso dalam perjalanan, Satgas P3H Kodim 1615/Lotim dan KPH Ritim melakukan pengamanan dan pemeriksaan dokumen serta kelengkapan.

“Berdasarkan hasil pengecekan, didapatkan kayu sonokeling diperkirakan sekitar 693 Batang dengan volume 18 M3 dan 3 batang bonsai jenis sentigi,“ terang Said.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, kendaraan beserta muatannya kemudian diamankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen angkut yang sah, selanjutnya dibawa ke DLHK Provinsi NTB untuk diselidiki lebih lanjut.

Sementara itu, Kasi Perlindungan dan KSDAE BKPH Rinjani Timur, DLHK Provinsi NTB, L. Iskandar mengatakan bahwa pemilik kayu Sonokeling tersebut melanggar Instruksi Gubernur NTB tentang moratorium penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB.

Hal tersebut sesuai Instruksi Gubernur Nomor : 188.4.5-75/Kum Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

“Pak Gubernur memerintahkan tetap mengawal moratorium sampai Desember. Oleh karena itu DLHK bersama Kodim sedang mengawal kebijakan itu,“ ucapnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply