Faskes Praktik Mandiri Tidak Memenuhi Syarat Mendapat Izin Lingkungan

  • Whatsapp
Husnul Basri, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur./ Foto : Unra/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Fasilitas Kesehatan (Faskes) rumahan atau yang biasa dikenal dengan praktik dokter maupun perawat serta bidan mandiri di Kabupaten Lombok Timur, tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapat izin lingkungan karena keterbatasan tempat dan fasilitas.

Meski demikian, penjual jasa kesehatan rumahan tersebut dipermudah, cukup dengan membuat Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), sudah bisa membuka praktik di rumah maupun lokasi lain yang disewakan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur, Husnul Basri mengatakan, mengenai izin lingkungan bagi dokter praktik mandiri, cukup menggunakan SPPL karena beresiko rendah.

“Terkait perizinan itu, jangankan praktik mandiri, klinik saja dikategorikan berisiko rendah. Sehingga cukup menggunakan SPPL,“ katanya, Senin, 20 Desember 2021.

Lebih lanjut, mengenai limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) praktek mandiri tidak perlu membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3. Cukup bekerjasama dengan Faskes yang memiliki ijin lingkungan TPS B3, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, sehingga tidak perlu membuat TPS B3.

Baca Juga

“Faskes praktik mandiri ini tidak perlu membuat TPS B3, karena limbah B3 yang dihasilkan paling hanya jarum suntik. Cukup kerja sama dengan faskes yang punya ijin TPS,“ ujarnya.

Dijelaskannya, SPPL yang dibuat oleh Faskes praktik mandiri tersebut untuk menyatakan kesanggupannya dalam mengelola lingkungan hidup berdasarkan aturan yang berlaku.

“Pembuatan Izin lingkungan yang pertama, bisa hanya membuat SPPL. Kedua, izin lingkungan itu sendiri dengan dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL),“ jelasnya.

Sementara, menurutnya yang paling tinggi dampaknya yaitu izin lingkungan disertai dengan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). np

Berita Terkait

Leave a Reply