Dituding Menggelapkan Aset Partai Gerindra, Maidy Ancam Lapor Balik

  • Whatsapp
H. Maidy, Wakil Ketua DPC Gerindra Lotim, Saat Menunjukkan Sertifikat Lahan Untuk Kantor DPC. FOTO : Unrara Angan/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Maidy merasa nama baiknya sudah dirusak dengan tudingan menggelapkan aset partai. Dengan bukti kuat dipegangnya, Ia siap menempuh jalur hukum dan akan menuntut balik.

Aset partai yang dituduhkan itu merupakan lahan rencana untuk mendirikan kantor DPC yang sudah di sepakati bersama antara kader fraksi.

“Tujuan kita mengusulkan pembelian lahan untuk membangun kantor DPC agar tidak menyewa lagi dan sejajar dengan partai lain,“ kata H. Maidy kepada wartawan dalam jumpa pers, Ahad, 20 Juni 2021 di Selong .

Asal muasal pembelian lahan ini, lanjut Maidy, sesuai kesepakatan bersama mendirikan kantor DPC terlebih dahulu membeli lahan. Sedangkan uang untuk membeli lahan tersebut tidak ada.

Sehingga inisiatif dari kami mengajukan pinjaman atas nama partai, namun pihak bank yang dikunjungi tidak memberikan pinjaman atas nama partai.

Baca Juga

“Kebetulan waktu itu ada lahan saudara dan itu kami minta untuk dibayar seluas 3 are dengan nilai 340 juta,“ tuturnya.

Namun lanjutnya, pada saat itu uang yang kita pakai membayar tidak ada, sehingga kami musyawarahkan bersama kader. Hasil musyawarah menggunakan atas nama saya mengajukan pinjaman ke Bank Dinar untuk membayar lahan ini.

“Langsung saya mengajukan pinjaman 275 juta dengan jaminan aset saya pribadi dan istri dengan anjungan 47 bulan dengan asumsi pembayaran setiap bulan 10 juta,“ tuturnya.

Dana yang terkumpul selama 8 bulan dari urunan kader saat itu ada 80 juta. Digunakan Dp lahan 60 juta dan sisanya 20 juta tersebut digunakan untuk peletakan batu pertama. Uang hasil pinjaman dari bank dinar itu digunakan untuk melunasi lahan tersebut.

“Diakhir jabatan saya sebagai anggota dewan pada waktu itu, ada sisa pembayaran selama empat bulan, sehingga dikumpulkan teman-teman fraksi untuk menyepakati sisa pembayaran tersebut. Jika bernasib akan melanjutkan pembayaran selama empat bulan dengan jumlah hutang 40 juta dan di setujui,“ tegasnya.

Namun hasil kesepakatan itu tidak dijalankan. Pihak bank sampai memberikan teguran tahap penyegelan.

Maidy juga menuturkan, untuk menyiasati tunggakan pembayaran bank, ditambah keinginan anggota fraksi lainnya untuk menjual lahan tersebut, sehingga disetujui tanah itu dijual seharga Rp. 360 juta.

Namun sesuai hasil kesepakatan, hasil penjualan lahan itu digunakan untuk membeli tanah beserta bangunan yang sudah bersertifikat di wilayah Kelurahan Sandubaya, Selong.

Bahkan, Ketua DPC Partai Gerindra, H. Khaerul Warisin yang juga mantan Wabup Lotim saat itu malah menyetujui jika hasil penjualan lahan sebelumnya dibeli tanah beserta bangunannya.

Hingga kemudian, dirinya  menghubungi H. Khaerul Warisin melalui WA hari Senin 14 Juni, berniat untuk balik nama sertifikat atas bangunan yang telah dibelikannya itu.

Sayangnya, belum sempat dilakukan balik nama, sejumlah oknum pengurus partai melaporkannya ke polisi dengan delik penggelapan aset partai pada Selasa, 15 Juni lalu.

Maidy menyayangkan perbuatan oknum pengurus partai atas sikapnya tanpa musyawarah dan bertanya terlebih dahulu. Pasalnya, tuduhan penggelapan aset partai sudah mencemarkan nama baiknya dan keluarga.

Ia merasa oknum tersebut tidak tau diri atas apa yang sudah dibantu olehnya selama pembelian lahan untuk DPC.

“ Saya tidak terima atas tuduhan tersebut. Saya akan mengambil sikap melanjutkan perkara ini dan menuntut balik,“ tandasnya.

Ia menambahkan, bahwa dirinya dihubungi H. Khaerul Warisin akan membantu dan meminta oknum yang melaporkan itu mencabut laporannya di Polres Lotim.

Menurutnya, tawaran tersebut sudah telat karena tudingan penggelapan aset partai sudah beredar di media sosial.

Ia meminta agar jangan mencabut laporan tudingan oknum tersebut. Dari bukti-bukti yang dipegangnya, Maidy siap mengikuti proses hukum sampai selesai.

Sekretaris DPC Gerindra Lombok Timur H. Muhammad Holdi dikonfirmasi ntbpos.co via WhatsApp mengatakan silahkan saja hak hukum setiap orng untuk mnuntut siapapun yang dianggap melnggar hak orng lain. np

Berita Terkait

Leave a Reply