Dinilai Cacat Hukum, Kades Kotaraja Gagal Lantik Kaur Terpilih

  • Whatsapp

NTBPOS.CO.ID – Pelantikan perangkat Desa terpilih yang semestinya akan dilaksanakan Rabu 4 Desember 2019 di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, gagal karena dianggap cacat secara hukum.

Proses penjaringan dan penyaringan Perangkat desa yang dilaksanakan Panitia berlangsung singkat dalam kurun waktu Dua Hari sebab, proses tersebut tidak memegang rekomendasi dari pihak kecamatan.

Oleh karena itu, sejumlah warga setempat menilai proses pelaksanaan tersebut tidak transparan dan melanggar Perbup Lombok Timur No 3 tahun 2016 tentang perangkat Desa.

Rekomendasi yang diberikan Camat baik berupa persetujuan atau penolakan merupakan salah satu bagian dari regulasi terpenting yang tidak bisa dihilangkan.

Baca Juga

Camat Sikur M. Saleh, saat ditemui di Kantornya mengatakan, telah melaksanakan proses sesuai prosedur yang ada termasuk soal rekomendasi. Jumlah pendaftar yang ikut penjaringan dan tes sebanyak 16 orang yang terbagi menjadi dua bagian, 8 orang calon Sekdes dan 8 orang calon Kawil.

Dari hasil tes akademik dan wawancara calon kaur tanggal 3 Desember 2019, dari 8 orang calon Sekdes yang terpilih atas nama Lalu Efendy Okrober, S.Com, sedangkan untuk Kaur Kewilayahan yang dinyatakan lulus yaitu Muliadi, Kawil Kebon Dalem, Lalu Rahmatul Qadri kawil Kedondong , Umar, QH Kawil Dasan Petung, dan yang akan di lantik hari ini Rabu, 4 Desember 2019.

Sedangkan, Pengakuan salah satu pejabat dan staf di Kecamatan Sikur saat di konfirmasi melalui no pribadinya mengaku tidak pernah membuat surat rekomendasi terkait hal tersebut.

” Kami tidak pernah membuat surat rekomendasi soal penjaringan maupun pelantikan”. Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang DPMD Kabupaten Lotim saat dikonfirmasi, Lukmanul Hakim, menyatakan pihaknya tidak pernah menerima surat tembusan maupun pemberitahuan secara langsung perihal tersebut. Berita acara hasil seleksi yang sudah di laksanakan hingga proses pelantikan juga tidak ada sebagai laporan.

Sedangkan Lalu Candra AR, S.Com, selaku Ketua panitia Penjaringan tidak bisa dikonfirmasi karena yang bersangkutan tidak ada di Kantor Desa Kotaraja, Rabu 4 Desember 2019.

Salah satu warga desa setempat menjelaskan, Proses ini tidak sebatas soal administrasi tetapi juga melibatkan proses rekrutmen dan seleksi. Tujuannya adalah mendapatkan bakal calon Perangkat Desa sebanyak mungkin sehingga memungkinkan Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan Desa.

“Semakin banyak bakal calon yang berhasil dikumpulkan maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik akan semakin besar. Tugas ini menjadi penting dan krusial ketika proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa berjalan dengan transparan dan prosedural”,paparnya.

Pada prinsipnya Desa ingin mendapatkan seorang perangkat desa tidak cukup mempunyai kecerdasan intelektual saja namun juga harus mempunyai kecerdasan sosial dalam bermasyarakat.Pengangkatan perangkat Desa tidak lagi secara periodisasi. Posisi jabatan ini tidak lagi dipandang sebelah mata.

Sementara itu, salah satu calon sekdes Lalu Roni Karma juga merasa dirugikan jika panitia tidak berlaku Adil. karena proses rekrutmen dan seleksi perlu kedepankan transparansi, independen, jujur dan adil.

Kepala Desa juga tidak boleh bertindak sewenang – wenang dan menyalahgunakan kewenangan dalam setiap tindakan ataupun keputusanya, sehingga apa yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan sebuah proses yang berkualitas dan bermartabat tetapi juga berdasarkan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemeritahan yang baik.

“Kami ingin ada proses ulang penjaringan dan penyaringan calon kaur yang dilaksanakan di kantor camat sikur biar lebih transparan dan tidak ada rekayasa. Kami anggap hasil kemarin cacat hukum, banyak kecurangan”. kata Lalu roni. []NP-Nil

Berita Terkait

Leave a Reply