Dimekarkan, Jumlah Dusun di Lotim Bertambah

  • Whatsapp
Kabid Pemdes DPMD Lombok Timur, Lukmanul Hakim. / Foto : Ist

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Lombok Timur mengatakan Bupati telah menyetujui dan menandatangani pengajuan pemekaran Dusun yang diajukan oleh desa.

Menurut kepala bidang pemerintahan desa (Pemdes) Lukmanul Hakim kepada NTBPOS.com dikatornya baru baru ini mengatakan sebayak 374 kekadusan (calon dusun) yang diajukan desa 213 yang sudah mendapatkan persetujuan Bupati.

” Sisanya 161 masih dalam proses perbaikan persyaratan dan verifikasi.  Dari 161 dusun ada 16 calon Dusun dari 9 Desa, dalam proses penerbitan SK Bupati. Sementara, 135 Calon Dusun dari 19 Desa, masih dalam proses perbaikan persyaratan. Sementara 10 Calon Dusun dari 3 Desa belum di lakukan verifikasi,” kata kabid Pemdes Lukmanul Hakim belum lama ini.

Lukman mengatakan dengan adanya pemekaran dusun yang telah di SK-kan Bupati, maka jumlah Dusun definitif di Lombok Timur sampai dengan 8 September 2019 beratambah menjadi 1. 482 Dusun yang sebelumnya sebanyak 1. 296 Dusun.

Lukman menekankan agar Pemerintah Desa memahami bahwa Persetujuan Bupati tersebut harus di ikuti dengan langkah Pemdes untuk membuat Perdes (Peraturan Desa) tentang pemekaran Dusun, agar status definitif dapat disandang oleh Dusun baru tersebut.

Baca Juga

“Perlu dipahami bahwa, Surat Keputusan Bupati merupakan persetujuan untuk terbentuknya sebuah Dusun. Pemerintah Desa kemudian harus membuat Perdes tentang pembentukan Dusun, barulah Dusun tersebut menjadi Definitif. Dasar dia dikatakan definitif adalah setelah adanya Perdes Pembentukan Dusun,”tukasnya.

Belum keluarnya persetujuan Bupati terhadap calon Dusun, dikarenakan belum terpenuhinya syarat administrasi pembentukan sebuah Dusun. Seperti tidak terpenuhinya luas wilayah, jumlah penduduk, dan tidak terpenuhinya anggaran untuk penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang akan bertugas di Dusun baru tersebut.

Pihaknya menyarankan agar Pemdes melakukan perbaikan dengan memperbaharui persyaratan administratif agar calon Dusun dapat lulus verifikasi yang dilakukan DPMD. [] NP-Ded

Berita Terkait

Leave a Reply