Dijabat Plt, Pemda Lotim akan Lakukan Fit and Propper Test Direksi BUMD

  • Whatsapp
Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi Sj, SH menerima perwakilan PMII saat melakukan aksi unjuk rasa, Rabu, 2 Oktober2019 di ruang kerjanya. / Foto: Humas

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Propper test) untuk menjaring Direksi BUMD Lombok Timur yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt.) akan digelar dalam waktu dekat dan secara terbuka. Demikian dikatakan Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj diruang kerjanya saat menerima perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar unjuk rasa, Rabu, 2 Oktober 2019.

Dalam dialog itu Wakil Bupati menjelaskan kondisi BUMD yang ada di Lombok Timur saat ini, termasuk penyertaan modal yang diberikan Pemerintah.

Dikatakan BUMD yang berstatus Perusahaan Daerah (PD) berorientasi pada bidang sosial, sementara yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) lebih memiliki profit oriented. Secara spesifik disebutkan pula posisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur yang saat ini belum mampu melayani masyarakat Lombok Timur secara menyeluruh.

Pemda merencanakan adanya penambahan jaringan baru khusus wilayah selatan. Hal ini mengingat kesulitan warga di wilayah selatan untuk mengakses air bersih. Kaitannya dengan itu Pemda akan memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4 M. Pemerintah juga melakukan pembebasan mata air di wilayah utara untuk menyokong kebutuhan air wilayah selatan.

Wabup Rumaksi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia berharap agar BUMD yang ada, kendati belum dapat memberikan deviden, tidak menambah beban dengan mengalami kerugian. Wakil Bupati menyebut pula bahwa Pemda tidak alergi terhadap kritik. Apa yang disampaikan para mahasiswa ini menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk tetap dalam koridor visi misi yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Lombok Timur M. Azlan, SE., menyampaikan rencana uji kepatutan dan kelayakan untuk direksi BUMD sudah disusun draftnya dan akan dilaksanakan secara terbuka. Uji kepatutan dan kelayakan ini melibatkan tim independen dari berbagai unsur. Ia menargetkan bulan Oktober ini kegiatan tersebut dapat dijalankan.

Perwakilan Mahasiswa yang diterima di ruang kerja Wakil Bupati ini menyampaikan aspirasinya terkait belum definitifnya direksi di sejumlah BUMD. Menurut para Mahasiswa ini status tersebut berdampak pada lemahnya kinerja BUMD yang sedianya diharapkan menyokong pembangunan di daerah ini. Mereka juga menilai BUMD yang ada tidak mampu mendorong kinerja Pemerintahan yang sudah berjalan satu tahun. [] NP-HUMAS

Berita Terkait

Leave a Reply