BPKN : Debt Collector Tidak Berhak Mengambil Barang dari Debitur

  • Whatsapp
Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Dr. Rolas B. Sitinjak, S.H., M.H.,IPC., CLA mejasi pemateei dalam sebuah acara . / Foto: bkpkn.go.id

JAKARTA, NTBPOS.com – Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Budiman Sitinjak menegaskan debt collector alias penagih utang tidak berhak mengambil barang dari tangan debitur.

Rolas menyebutkan ketentuan tersebut sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Salah satunya, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam aturan itu kata dia, dsebutkan bahwa kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

“Secara regulasi debt collector tidak berhak menyita barang, debt collector tidak berhak datang ke tempat untuk menyita barang walaupun barang itu sudah fidusia. Sudah ada aturan yang mengatur, jika debt collector melakukan penagihan harus didampingi polisi yang punya surat tugas,” jelasnya dalam diskusi virtual Ngabuburit Consumer Talks, Jumat, 23 April 2021.

Baca Juga

Sayangnya, kejadian perampasan barang langsung oleh debt collector kerap kali masih ditemukan. Misalnya, seorang debitur yang kendaraan roda duanya diambil paksa oleh debt collector di tengah jalan maupun didatangi ke rumah.

Rolas mengimbau masyarakat yang menerima perlakuan tersebut untuk melaporkannya kepada BPKN. Pengaduan itu bisa disampaikan melalui aplikasi BPKN 153.

“Sebagai lembaga negara BPKN menerima pengaduan,” kata Rolas dikutip ntbpos.co dari CNN Indonesia, Jumat, 23 April 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim menilai keberadaan debt collector sudah salah sejak awal. Pasalnya, persoalan utang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata karena melibatkan dua pihak, sehingga harus diselesaikan oleh dua pihak bersangkutan.

“Tentu hubungannya dua belah pihak utang piutang, ini masuk sembarangan orang, itu sebenarnya tidak boleh secara perdata,” katanya. np

Berita Terkait

Leave a Reply