Datangi DPRD Kota Bima, Warga Protes Kinerja Lurah Nitu

  • Whatsapp
Warga Kelurahan Nitu Kota Bima Gelar aksi unjuk rasa depan kantor DPRD Kota Bima, Kamis, 12 Desember 2019/ Foto: Herman@NTBPOS.CO.ID

NTBPOS.CO.ID – Sejumlah warga Kelurahan Nitu Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Bima, Kamis 12 Desember 2019.

Massa aksi memprotes pekerjaan proyek dana kelurahan yang tidak melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan tersebut.

“Kami memprotes karna tidak ada satupun unsur masyarakat yang ada di kelurahan nitu yang di libatkan karna ini adalah proyek dana kelurahan nitu,” Ucap Massa aksi.

Tidak hanya itu, warga yang mengatasnamakan Aliansi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna Kelurahan Nitu, juga mempertanyakan dugaan penarikan biaya sebesar Rp350 ribu kepada warga yang masuk program Prona.

“Kami juga mempertanyakan dugaan penarikan dana terhadap warga yang masuk program Prona”, lanjutnya.

“Sebagai bentuk kesadaran terhadap hukum, aliansi lembaga pemberdayaan masyarakat dan karang taruna kelurahan Nitu hari ini menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja dan tindakan Pemerintah Kelurahan Nitu yang telah menciderai hukum,” ungkap Koordinator Aksi, Abang Jebra

sesaat sebelum diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH dan sejumlah anggota dewan lain di ruang audiensi kantor setempat.

Menurutnya, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lurah Nitu yakni dugaan praktek pungutan liar (pungli) pada proyek prona di Kelurahan Nitu sedangkan dalam aturan BPN Nomor 12 Tahun 2017 yang disebutkan dalam pasal 34 adalah gratis.

“Sementara sertifikat prona sampai saat ini belum juga dibagikan ke masyarakat, padahal pekerjaan prona ini sudah selesai dari dulu”, tegasnya.

Terkait dana kelurahan yang sama sekali tidak transparan, sedangkan dalam aturan Mendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diwajibkan untuk melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat.

“Ini tidak ada pemberdayaan yang dilakukan pemerintah setempat. Lantas apa fungsinya kegiatan yang menggaungkan tentang pemberdayaan ini,” sorotnya.

Untuk itu, massa aksi yang hadir meminta kepada pemerintah terutama dewan untuk mengevaluasi kinerja Lurah Nitu dan diganti agar program pembangunan di kelurahan setempat berjalan dengan baik.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan dengan elemen warga Nitu dan menghadirkan dihadirkan Lurah Nitu, BPN, Bappeda dan dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. Sebab, massa menyebut pungutan Rp.300 Ribu pada Prona dinilai tidak miliki dasar hukum apakah dibenarkan atau tidak.

Terkait masalah pekerjaan dana kelurahan di Nitu yang sorot warga tentang pembentukan Pokmas yang dinilai cacat regulasi. Maka harus dibahas pada pertemuan berikutnya dengan dinas terkait.

Sementara itu, Lurah Nitu, Syafruddin melalui pesan singkat pada Kamis siang, menepis tudingan yang dialamatkan kepada pihaknya, karena menurutnya, pelaksanaan pekerjaan dari program Dana Kelurahan berjalan normal tanpa ada masalah.

Saat ini, kata dia, realisasi pekerjaannya sudah masuk ke tahap dua bahkan realisasi anggarannya hampir selesai.

Program ini diakuinya sejak awal berjalan normal, semuanya dilaksanakan oleh Pokmas yang dibentuk secara terbuka melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).

“Dari kucuran dana Kelurahan ini ada beberapa item pekerjaannya seperti talud dan drainase untuk tahap pertama, sedangkan tahap keduanya direalisasikan untuk pembuatan Pos Jaga dan peralatan Posyandu,” tandasnya.

Sedangkan terkait dengan tudingan penarikan uang sebesar Rp350 ribu untuk pembiayaan Prona, Lurah mengakui bahwa keputusan itu sudah melalui rapat bersama antara peserta Prona dengan pihaknya.

“Hal itu sudah sesuai dengan SKB Tiga Menteri,” tandasnya singkat.[] NP – Hrm

Berita Terkait

Leave a Reply