CPMI Legal, Berangkat Atas Izin Keluarga dan Harus Melalui Disnakertrans

  • Whatsapp
Raden Bambang Dwi Minardi, Tenaga Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Lombok Timur/ Foto : Hardy / www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Bekerja ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) banyak dilakoni oleh masyarakat Lombok Timur sejak dulu. Pendapatan yang terbilang cukup menjanjikan, membuat masyarakat tergiur untuk melakukannya.

Dalam hal itu, pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan membukakan jalan yang resmi atau legal, supaya calon PMI ini mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Tenaga Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Lombok Timur, Raden Bambang Dwi Minardi menjelaskan, CPMI yang berangkat dengan legal itu harus melalui Disnakertrans.

Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans, lanjutnya, sudah mengantongi nama-nama perusahaan yang membutuhkan pekerja dari Indonesia, sehingga masyarakat yang mendaftar jadi CPMI sudah jelas tujuan tempat kerjanya.

Adapun prosedur yang harus ditempuh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum berangkat ke negara tujuan adalah medical Check up dan Penerbitan pasport.

Baca Juga

“Untuk penerbitan pasport ini, CPMI yang mau berangkat itu harus atas izin keluarga. Kami tidak berani mengeluarkan pasport jika tidak ada izin dari keluarga yang diketahui oleh pemerintah desa,“ terang Raden Bambang ketika ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 10 Januari 2022.

CPMI yang berangkat tanpa seizin keluarga sudah dipastikan berangkatnya secara ilegal. Waktu pemberangkatan sejak mendaftar juga paling cepat tiga bulan.

“Jadi kalau ada yang baru daftar terus langsung jalan, sudah jelas itu illegal,“ imbuhnya.

Untuk mencegah pemberangkatan secara illegal ini, ia mengaku gencar melakukan sosialisasi, baik melalui media masa sampai kerjasama dengan pemerintah desa.

“Kontak semua kepala desa kami himpun dalam grup WhatsApp, disana kami informasikan dan selalu koordinasi. Meskipun begitu, masih saja masyarakat kita yang berangkat secara illegal,“ sesalnya.

Disinggung mengenai praktek calo yang selama ini banyak terjadi, dirinya mengatakan sudah tidak ada lagi istilah calo. Berdasarkan UU no 18 tahun 2017, yang ada sekarang adalah pengantar kerja. Itupun adanya, jika perusahaan tujuan itu memiliki cabang di daerah asal CPMI.

Mengenai CPMI yang ditampung sebelum jadwal pemberangkatan, dikatakan memang ada beberapa perusahaan yang melakukannya, akan tetapi penampungan sebelum pemberangkatan itu dilakukan untuk diberikan pelatihan supaya CPMI yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. np

Berita Terkait

Leave a Reply