Banyak Kejanggalan, Warga Desa Bungtiang Minta Pertanggungjawaban Mantan Kades

  • Whatsapp
Warga Desa Bungtiang hearing di Kantor Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat mempertanyakan tanah pecatu dan pengelolaan dana BUMDes mantan Kepala Desa, Marzuki Ihsan / Foto : Nurjihadi

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Masyarakat desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur melakukan hearing di Kantor Desa Bungtiang, Senin, 30 September 2019. Dalam hearing itu mereka mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peruntukan hasil sewa tanah pecatu yang merupakan salah satu aset di desa itu. Mereka menduga selama pemerintahan mantan kepala desa Bungtiang, Marzuki Ihsan banyak terjadi kejanggalan.

Salah seorang perwakilan masyarakat, Edi mengatakan, tanah pecatu merupakan bagian dari aset desa yang harus dikelola untuk pembangunan desa. Namun demikian sejak dikembalikannya oleh Pemda Lombok Timur menjadi aset desa diduga pengelolaan tanah tersebut tidak jelas peruntukannya. Padahal menurut aturan harus sepenuhnya dipergunakan untuk kepenting pembangunan desa.

“Hasil tanah pecatu itu kemana dan untuk siapa, apakah sesuai dengan regulasi atau bagaimana, dan jangan-jangan tanah itu di gadai untuk kepentingan pribadi,” tegas Edi, Senin,30 September 2019 di Kantor Desa Bungtiang.

Tak hanya itu, Ia juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bungtiang yang selama ini dianggap tidak sesuai mekanisme dalam pengelolaannya. Karena itu pihanya meminta Pejabat sementara ( Pjs ) kepala Desa Bungtiang untuk melakukan evaluasi.

“Kami menduga pemerintah desa tidak transparan selama ini kepada masyarakat terbukti dengan ketidakjelasan kepengurusan dan pengelolaan BUMDes, pengurusnya siapa, mekanismenya bagaimana kita kan gak pernah tahu selama ini, desa hanya diam dan menganggap masyarakat mengabaikan,” ungkapnya menambahkan.

Baca Juga

Mereka mendesak Pjs Kepala Desa mencabut semua aset desa dan diinvetarisir dan merapikannya kembali. Pihaknya juga menekankan agar pemerintah desa transparan.

Pada kesempatan itu, pantauan ntbpos, saat hearing, pendamping Desa H. Harafah menjelaskan, setiap pengelolaan Aset desa atau Usaha milik Desa pastinya harus dilakukan secara transparan agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, dan juga soal tanah pecatu yang di pertanyakan oleh masyarakat, mestinya Desa harus menunjukan Regulasinya dan melakukan musyawarah Desa dan harus melibatkan semua unsur masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

“Saya selaku pendamping desa juga meminta pemerintah desa untuk segera memberikan keterangan kepada masyarakat terkait hal hal yang belum diketahui oleh masyarakat.” Papar Harfah.

Baca juga : Cegah Stunting, Bungtiang Gelar Acara Rembuk Desa

Hadir juga Polmas serta Babinsa desa Bungtiang mendampingi perwakilan warga yang sedang melakukan hearing terkait persoalan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Zaki Polmas Desa Bungtiang, pemerintah desa saat ini masih berupaya melakukan evaluasi serta pembenahan sistem sejak di Pjs kan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, polmas bersama babinsa memfasilitasi perwakilan warga untuk hearing ke kantor desa.

Menjawab polemik yang menjadi pertanyaan dan tuntutan masyarakat, sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Marzoan Zainudin selaku Pjs Kepala Desa Bungtiang mengatakan, Soal Tanah Pecatu dalam hal ini Aset Desa sudah melalui Perdes tahun 2017 tentang pungutan keuangan tanah pecatu.

Zainudin juga akan melakukan evaluasi BUMDes dan memasang papan informasi keuangan desa di beberapa titik di wilayah desa tersebut. Ia sangat mengapresiasi warga yang datang menyampaikan tuntutan dan masukannya karena menurutnya hal tersebut merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa.

“ Kami akan mengevaluasi segera mungkin terkait soal Tanah Pecatu, Bumdes dan Retribusi Pasar desa bungtiang, sebab saya sebagai Pjs disini belum serah terima hal hal yang menjadi PR kita. Akan tetapi saya sudah merencanakan dan melakukan evaluasi demi kemajuan desa,” Marzoan Zainudin Pjs. Kepala Desa Bungtiang.

Ia juga mengaku dirinya seperti memulai dari awal dan jabatan Pjs hanya sementara. “Siapapun yang terpilih nantinya menjadi Kades, harus transparan dan lebih baik dari sebulmnya,” ujar Marzoan.

Dikonfirmasi NTBPOS.com,  mantan Kepala Desa Bungtiang, Marzuki Ihsan mengatakan, hearing yang dilakukan sejumlah warga di Kantor desa Bungtiang semata mata karena muatan politik menjelang pemilihan kepala desa.

Menurutnya apa yang dituding oleh sekelompok warganya itu tidak benar, karena semuanya sudah melalui mekanisme dan tahapan sudah sesuai aturan selama dirinya menjadi kepala desa.

“BUMDes pengelolaannya jelas, dan silahkan saja tanya pengurusnya karena mereka yang kelola, dan terkait sewa tanah pecatu, sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan melalui Perdes,” kilah Marzuki dihubungi via telpon selulernya, Rabu, 2 Oktober 2019.

Menurut Marzuki hearing yang dilakukan sejumlah warga dikantor desa pada, Senin, 30 September 2019 kemarin itu kental muatan politisnya. “Saya curiga ada bakal calon lain dibalik semua itu, karena saya juga akan maju lagi. Kalau teman teman mau maju mari lah kita berkompetisi dengan cara cara yang baik dan bersaing sehat agar masyarakat tidak terprovokasi,” pungkasnya. [] NP-Rji

Berita Terkait

Leave a Reply