Arogansi ITDC Penjarakan Warga Loteng, Pemuda Pancasila Desak Gubernur NTB Segera Ambil Sikap

  • Whatsapp
Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M. Samsul Qomar menyerahkan bantuan bagi korban bencana di Praya Timur beberapa waktu lalu. / Foto: Ist

LOMBOK TENGAH, NTBPOS.com – Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M. Samsul Qomar mengatakan Persoalan lahan kawasan ekonomi khusus Mandalika semakin berlarut. Seperti yang terjadi saat-saat ini pemagaran lahan rencana pembangunan sirkuit MotoGP yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk protes lambanya pembayaran tanah warga oleh pihak ITDC.

Dikatakan, akibat saling lapor dan klaim warga dengan pihak ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika Resort dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak humanis serta jauh dari budaya timur. Padahal protes sejumlah warga melakukan pemagaran lahan rencana pembangunan sirkuit MotoGP agar pihak ITDC tidak bertele tele saling lempar dalam penyelesaian pembayaran warga. Namun pihak ITDC malah melakukan tindakan arogan dengan melakukan penangkapan dan menjadikan warga sebagi tersangka.

Menurutnya seharusnya ITDC melalui pendekatan yang baik bukan ingin memenjarakan rakyat. Dimana diketahui Kepala Dusun Ujung Lauq bernama Abdul Mutallib dan Seorang warga bernama Usman ditetapkan tersangka oleh Polres Lombok Tengah dengan jeratan pasal penggergahan lahan usai aksi pemagaran lahan seluas 72 are oleh sejumlah warga.

” Saya melihat ketidakmampuan ITDC dalam upaya bergandengan tangan dengan masyarakat dan ini juga ketidakmampuan  pimpinan di ITDC, termasuk H. Lalu Gita Aryadi yang menjadi salah satu komisaris di ITDC. Karena itu kita minta yang bersangkutan segera mundur dari jabatan itu,” tegas M.Samsul Qomar diberitakan Koran Merah, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut pria yang akrab dipanggil MSQ itu, mestinya Lalu Gita Ariadi bisa mencegah tindakan memenjarakan warga tersebut dan melakukan lebih mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga. Bukan sebaliknya, main hukum yang berdampak pada pemenjaraan warga.

Baca Juga

”Karena sejauh ini Lalu Gita tidak mencerminkan orang Lombok Tengah dengan membiarkan ITDC melaporkan warga ke polisi dan berencana memenjarakan mereka. Jangan jangan dia ini juga yang punya kerjaan mau penjarakan masyarakat Loteng karena dia diam saja ketika rakyat kita terancam di penjara,” Tandasnya.

Selain itu, terhadap kasus hukum yang membelit dua warga ini. Mantan Anggota Dewan dua periode ini mendesak agar Gubernur NTB mengambil sikap membela masyarakat. Tidak berlepas tangan. Apalagi dua orang yang menjadi tersangka ini notabene adalah pihak yang berjuang memenangkan Zulkifliemansyah menjadi Gubernur.

”Untuk itu, kita minta pak gub untuk mengambil langkah strategis karena pola pemerintahan pak Gub ini ga kayak begini. Apalagi dua orang yang saat ini di jadikan Tersangka pemagaran adalah orang yang berjuang untuk Zul-Rohmi pada saat Pilgub lalu. Saatnya pak Gub action membela rakyat bahkan pendukungnya,” tandasnya.

Mantan Ketua KNPI Lombok Tengah ini juga meminta agar ITDC tidak ringan tangan dengan mengedepankan tindakan refresif dengan memenjarakan warga. Pemuda Pancasila pada dasarnya sangat mendukung pembangunan asalkan tidak memberikan dampak negatif bagi warga. Karena tujuan pembangunan adalah memakmurkan rakyat, maka cara cara yang dilakukan adalah dengan kebijaksanaan dan kearifan.

” Malah salah satu anggota PP, Alus itu, ketika ikut dalam aksi kasus 2 tahun lalu masalah solar diangkat lagi. Di cari-cari masalahnya. Ini gaya preman. Ini ga menarik sekali mencari-cari kesalahan orang. Mari hentikan. Kalau pariwisata kita mau bagus, ya dengan sapta pesona juga penyelesaiannya. Kalau rakyat di kerasin pasti akan tambah keras bahkan akan ada perlawanan nantinya, kita tidak mau itu terjadi. harus dijaga dari sekarang,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua kelompok masyarakat (Pokmas) Lingkar Mandalika meminta agar Bupati Lombok Tengah, H Suhaili FT turun menyelesaikan persoalan ini. Bupati sebagai pemilik wilayah agar memfasilitasi warga sehingga dibebaskan dari jeratan hukum, karena subtansi kasus tersebut adalah wilayah hukum keperdataan bukan pidana. Dengan adanya sengketa hak di atas tanah tersebut sehingga bukan menjadi urusan pidana.

“Kami sangat menyangkan adanya laporan kepada polisi yang melaporkan Warga dan tokoh masyarakat Kuta ke Polres Loteng, padahal Aparat desa hanya mengawal warganya dalam menuntut haknya. Tindakan pengembang ini sangat arogan dalam menghadapi masyarakat dan bukan hanya sekarang ini saja, arogansi ini sering dilakukan kepada warga yang menuntut haknya,” kata Lalu Ibnu Hajar . [] NP-Koran Merah

Berita Terkait

Leave a Reply