Anggota BPD Jabat Direktur Bumdes, Kades Tembeng Putik Dianggap Melanggar

  • Whatsapp
M. Hairi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Lombok Timur./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Kepala Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba sempat viral beberapa pekan lalu karena keputusan kontroversialnya yang memberhentikan Sekdesnya tanpa melalui mekanisme yang sudah diatur.

Kali ini, Kepala Desa yang merupakan Master Hukum tersebut kembali dianggap melanggar aturan karena sudah menunjuk salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif menjadi Direktur BUMDes sekitar 2 tahun yang lalu.

Terkait permasalahan itu, wartawan media ini mencoba melakukan konfirmasi, namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa  belum bisa dimintai keterangan meskipun sudah dihubungi berkali kali melalui nomor pribadinya.

Upaya lain untuk mendapat keterangan dari Kades adalah dengan mendatangi Kantor Desa Tembeng Putik, namun dari keterangan perangkat Desa, Kades tidak pernah masuk.

Sementara itu, Camat Wanasaba, Yusri menegatakan akan memberikan surat peringatan kepada anggota BPD aktif yang rangkap jabatan tersebut dan harus memilih salah satu jabatannya.

Baca Juga

Yusri yang dihubungi wartawan www.ntbpos.com melalui sambungan telepon menjelaskan, tidak boleh BPD merangkap jabatan Direktur Bumdes karena fungsi BPD adalah pengawas, sehingga dalam waktu dekat ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada.

“Selama ini saya tidak tahu hal tersebut. Bahkan tidak pernah diungkapkan permasalah yang ada di Desa Tembeng Putik, baik itu secara langsung maupun pada waktu Rapat Koordinasi. Setelah ada surat aduan dari salah satu perangkat Desa, baru saya tahu masalah itu,“ katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Muhammad Hair, dirinya mengaku belum menerima laporan terkait anggota BPD yang rangkap jabatan tersebut.

“Sampai saat ini belum kami menerima laporan itu, saya tahunya dari anda (wartawan ntbpos, red),“ ucapnya.

Dirinya mengakui, laporan yang masuk hanya kasus pemberhentian Sekertaris Desa dan Kades tidak pernah masuk kantor.

“Nanti saya kroscek ke Kantor Desa, sekaligus melihat kadesnya, apakah sudah masuk kantor atau masih tetap tidak masuk,“ tandasnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply