Addendum Adalah Cara Masyarakat dan Investasi Menemukan Solusi Terbaik

  • Whatsapp
Foto : Istimewa/www.ntbpos.co

MATARAM – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak. Bahkan Gubernur meyakinkan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemerintah Provinsi NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

Ditegaskan Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, bahwa langkah addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak dengan pihak PT GTI. Dengan adanya kebijakan Addendum ini justru membuka kesempatan baru sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja, kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,“ tegas Gubernur saat menerima silaturahmi perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu, 16 Juni 2021.

Menurutnya, kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI keberatan, maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026, tapi jika masih ada celah terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama sampai dengan habis masa kontraknya, itulah yang disebut dengan adendum,“ ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Oleh sebab itu, dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB diantaranya Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,“ ungkap Agus Chandra yang sekaligus sebagai Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB. np

Berita Terkait

Leave a Reply