ADBMI : TKI Non Prosedural Wujud Perbudakan Modern

  • Whatsapp
Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia ( ADBMI ) Lombok Timur, Roma Hidayat . / Foto : NTBPOS.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) menyebut pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur non prosedrual atau ilegal, bukan hanya sebagai bentuk kasus perdagangan manusia namun juga bentuk perbudakan modern. Demikian disampaikan ketua ADBMI kabupaten Lombok Timur Roma Hidayat saat menggelar konfrensi pers Senin, 21 Oktober 2019.

Menurut Roma, tidak adanya perlindungan dari pemerintah menyebabkan TKI non prosedural rawan dijadikan budak dan diekploitasi oleh majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Disebut perdagangan orang dan perbudakan modern karena saat diberangkatkan oleh agen penyalur dokumen mereka dipalsukan kemudian diselundupkan menuju negara tujuan.

“Sampai dinegara tujuan para TKI ini diekploitasi dipekerjakan paksa, tanpa gaji serta sering mengalami penyiksaan” ungkap Roma.

Dijelaskan Roma dugaan perbudakan modern ini dilakukan oleh agen penyalur yang tidak bertanggung jawab yang hanya berorientasi pada keuntungan. Modus mereka yaitu merekrut TKI dengan menanggung biaya keberangkatan hingga biaya hidup keluarga, biaya tersebut nantinya yang akan digunakan agen penyalur untuk menjerat TKI.

Lebih lanjut roma mengatakan, rawannya terjadi kasus kekerasan terhadap TKI non prosedurual karena tidak adanya perlindungan dari pemerintah, sementara pemerintah gagal mencegah pemberangakatan mereka melalui jalur ilegal tersebut.

Baca Juga

Di Lombok Timur, dari tahun 2018 sampai dengan saat ini ADBMI menangani 21 kasus kekerasan yang dialami TKI di luar negeri. Kasus kerasan yang terjadi tersebut rata-rata dialami oleh TKW yang bekerja di Timur Tengah dan berangkat melalui jalur non prosedural. Pada persoalan ini Roma menyebut peran pemerintah kabupaten Lombok Timur sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga dirinya berkesimpulan pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur tidak serius menyelesaiakan persoalan TKI.

“Ketidak seriusan pemerintah daerah Lombok Timur menyelesaikan persoalan TKI terlihat jelas pada dokumen RPJMD yang sama sekali tidak menyinggung persoalan TKI, Pemda hanya fokus pada pembangunan fisik” tegasnya. [] NP-Rhl

Berita Terkait

Leave a Reply